Perkuat Diplomasi Bernilai Islam Moderat

PEMERINTAH Indonesia perlu memanfaatkan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mempromosikan strategi deradikalisasi dan antiterorisme, termasuk promosi dan penguatan diplomasi nilai Islam yang moderat.

"Apa yang dilakukan Indonesia itu dapat menjadi alternatif dalam mengatasi penguatan konservatisme yang melibatkan kekerasan," ungkap dosen ilmu hubungan internasional di Fisipol Universitas Gadjah Mada, Atin Prabandari, dalam diskusi terbatas di Fisipol UGM, Yogyakarta, Sabtu (9/6).

Dia juga menyebut Indonesia dapat menetapkan agenda keamanan yang mewakili negara-negara kekuatan menengah (middle power). Selain itu, dengan berkaca pada intervensi keamanan Rohingya, Indonesia sebagai middle power berpeluang mempromosikan pendekatan keamanan nontradisional. "Sebagai negara middle power, Indonesia berpeluang menjadi jembatan bagi negara-negara Utara dan negara-negara Selatan," imbuhnya.

Sementara itu, Habibah Hasnah Hermanandi selaku peneliti cluster politik keamanan global di Institute of International Studies UGM mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki posisi berseberangan dengan anggota tetap DK PBB lainnya, misalnya Amerika Serikat dalam kasus konflik Palestina.

Karena itu, katanya, Indonesia dituntut mampu menampilkan dan menyuarakan posisinya secara tegas mengingat perannya sebagai perwakilan Asia Pasifik di DK PBB.

"Indonesia perlu merumuskan kepentingan nasional dan menentukan arah politik luar negeri sehingga keanggotaannya dalam DK PBB membawa manfaat domestik sekaligus berkontribusi dalam perdamaian dunia," Habibah menambahkan.

Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi telah menyampaikan empat prioritas Indonesia di DK PBB. Antara lain melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia. Upaya tersebut akan dilakukan pemerintah Indonesia dengan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Prioritas kedua ialah membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ketiga, meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Keempat, menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Apresiasi MUI

Majelis Ulama Indonesia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk dua tahun mendatang. Meski bukan untuk kali pertama, itu harus disyukuri di tengah kondisi dunia yang semakin mencemaskan.

"MUI berharap agar Indonesia dapat memainkan peran strategis untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam amanat Pembukaan UUD 1945," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid melalui keterangan persnya, kemarin.

MUI juga berharap bahwa posisi Indonesia dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI serta membantu perjuangan bangsa-bangsa lain yang nasibnya masih terjajah dan dirundung konflik.

Zainut menegaskan Indonesia harus ikut terlibat dalam isu-isu keamanan dan perdamaian global seperti penjajahan zionis Israel atas negara Palestina, konflik di Afghanistan, Rohingya, Suriah, dan Sudan Selatan.

"Yang tidak kalah penting adalah ikut terlibat dalam mengatasi ancaman bahaya terorisme global yang mengancam perdamaian dunia," pungkas Zainut Tauhid. (Bay/Ant/X-11)