KPK: Tidak Ada Urusan Politik dalam OTT Korupsi

WAKIL Ketua KPK Laode Syarif menyatakan bahwa kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Tulungagung dan Blitar dilakukan dengan prosedur yang sama dengan OTT yang ada selama ini. Ia juga menegaskan KPK tidak pernah mentersangkakan seseorang karena aviliasi politik seseorang.

"Ini sama saja dengan tertangkap tangan yang lain, karena perantara dan pemberinya ditangkap bersamaan termasuk uang barang buktinya. Hal yang membedakan hanya bupati dan walikota nya melarikan diri," terang Laode saat dihubungi Minggu (10/6).

Selain itu dalam menyikapi video dari Bupati Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang menyatakan dirinya adalah korban politik, Laode membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan KPK tidak pernah mentersangkakan seseorang karena aviliasi politik seseorang.

Oleh sebab itu Laode menyatakan bahwa SM bukan merupakan korban politik. KPK hanya menindak lanjuti laporan dan melakukan pendalaman dari hal tersebut, yang kemudian terbukti bahwa hal tersebut benar adanya.

"Jadi KPK tidak pernah menargetkan seseorang," tegas Laode.

Senada dengan itu Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menyatakan bahwa lembaganya tidak masuk dalam hal - hal yang berkaitan dengan proses demokrasi atau persaingan di dalamnya. KPK menurutnya hanya masuk melalui pintu penegakan hukum.

Menurutnya jalan bebas hambatan dalam politik itu tidak ada dan jika memang suatu pihak melanggar aturan maka pada saat yang sama ada banyak 'cctv' pengawasan yang mengawasi baik kawan maupun lawan yang memantau perjalanan politik seseorang. Untuk itu orang tersbeut harus menetapkan komitmen dan integritasnya.

"Jadi tetapkan komitment dan integritas anda agar tidak masuk 'rest areanya KPK'," pungkas Saut. (OL-4)