PDIP 'Cium' Aroma Poltik dalam OTT Kadernya

PDI Perjuangan mempertanyakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kadernya. Pasalnya, kader yang diduga tersangkut kasus korupsi itu memiliki elektabilitas yang tinggi dan kepemimpinan yang baik.

"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi (Wali Kota Blitar) misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Juni 2018.

Ia menegaskan Samanhudi dan Bupati Tulungagung sekaligus calon bupati petahana Syahri Mulyo yang merupakan kader PDI Perjuangan itu tidak terkena OTT secara langsung. Karena itu, ia meminta kesan adanya kepentingan politik dapat dicermati pada kasus itu, lantaran kedua kadernya seakan digambarkan menjadi target KPK.

"Dan faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?" ujar dia.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika memang OTT tersebut berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum. Tanpa dipengaruhi kontestasi pilkada.

"Siapa yang bisa memastikan hal ini bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan? Sebab di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest, demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya," kata dia.

Menurut Hasto, OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi jika KPK betul-betul melakukan itu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tetapi, OTT itu juga membuktikan kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.

"Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya. Tetapi kenapa masih terjadi? Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul?" pungkas dia.

Dalam sepakan, tiga kader PDI Perjuangan terjaring operasi tangan tangan oleh tim satgas KPK. Mereka diduga terlibat suap dalam berbagai proyek di daerahnya masing-masing. (MTVN/OL-4)