Ada Arus Baru Pemikiran Keagamaan di Kampus

Astri Novaria
10/6/2018 08:25
Ada Arus Baru Pemikiran Keagamaan di Kampus
GERAKAN RADIKAL DI KAMPUS : (Dari kiri) Pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, moderator Ichan Loulembah, Pengajar FISIP UI, Eff endi Gazali, dan Pamen TNI Penulis Buku Bela Nega(MI/ADAM DWI)

PENGAJAR UIN Syarif Hidayatullah Ali Munhanif tidak menangkap adanya pemikiran-pemikiran Islam yang mengarah kepada bahaya dan dikaitkan dengan radikalisme.

Meskipun demikian, ia tidak menampik memang ada arus baru dalam pemikiran aktivis keagamaan di kampus. "Memang ada arus baru dalam pemikiran. Katakanlah aktivis keagamaan di kampus-kampus dan itu hasil panjang evolusi masyarakat Indonesia secara umum dan peta pemikiran keagamaan yang mungkin saja sedikit ada inovasi dari yang tren lama atau tradisional," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Gerakan Radikal di Kampus' di Jakarta, kemarin.

Ali justru menyayangkan pernyataan BNPT tidak dilengkapi dengan informasi ataupun data yang lebih detail terkait siapa yang terpapar oleh paham radikal.

Menurutnya, pernyataan itu tidak lebih dari sekadar data intelijen bukan berdasarkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan metodologinya secara ilmiah.

"Yang paling parah, sebuah perguruan tinggi yang ditengarai ditemukan rakitan bom yang ada di area kampus malah tidak masuk rilis. Saya kira langkah BNPT hanya merespons bom beruntun yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.''

BNPT menyebutkan ada tujuh kampus yang terpapar radikalisme, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menambahkan data yang diungkap BNPT tentang tujuh perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme sempat menjadi perdebatan di Forum Rektor Indonesia.

Ia menilai isu ini sangat sensitif. Karena itu, dibutuhkan diskusi yang cukup intens karena terkait persoalan metodologi serta dampak ketika informasi ini disampaikan.

Ia menganjurkan, sebelum dikomunikasikan ke ruang publik, lebih baik rektor diundang terlebih dahulu sebab persoalan keutuhan NKRI menjadi platform bersama dan pihaknya akan senang apabila diajak berdiskusi dan berdialog guna mencari solusi bersama mencegah paham radikal tumbuh di lingkungan kampus.

"Agak terlambat (pemerintah mengundang rektor) setelah rilis ini muncul dan menyebabkan kegaduhan. Baru mereka ada ide untuk mengundang rektor," imbuhnya.

Pengajar FISIP UI Effendi Gazali juga mempertanyakan hasil temuan BNPT. Menurutnya, secara akademik seharusnya ada indeks atau indikator yang bisa mengateorikan sebuah kampus terpapar radikalisme atau tidak.

"Kalau ada metodologi dan melahirkan indeks, artinya akan ada kampus yang hijau, kuning, dan merah. Nah, tujuh kampus itu masuk ke merah atau kuning? Harusnya ada indikator tertentu. Dengan begitu, pertanyaan kenapa Universitas Riau tidak masuk bisa terjawabkan.''

Penanaman nilai

Penulis Buku Bela Negara di Perguruan Tinggi, Kusuma, melihat munculnya radikalisme di Tanah Air karena penanaman nilai-nilai Pancasila dan kenegaraan berkurang di dunia pendidikan sejak dini. "Anak-anak ini harus diperkenalkan bagaimana penyampaian tentang kenegaraan dan bela negara. Begitu saya ingat lagi, sewaktu saya sarjana diperkenalkan nilai-nilai Pancasila, apakah sekarang masih ada? Ini jangan-jangan faktornya.'' (P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya