KSPI Dukung Pemerintah Wujudkan Suksesnya Pilkada dan Pilpres

AJANG pemilihan umum baik pada tingkat legislatif (pileg), daerah (pilkada), hingga presiden (pilpres) merupakan momen penting bagi para buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Pasalnya, momen tersebut merupakan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam membuat kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan buruh ke depan.

Seperti yang diutarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Mohammad Said Iqbal, di Kantor Sekretariat Pusat KSPI, Jalan Pondok Gede Raya No 11, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Setidaknya, ada 10 tuntutan buruh dan rakyat (sepultura) yang ditawarkan oleh buruh kepada para calon anggota dewan, maupun calon kepala daerah dan calon presiden. Bagi para calon tersebut harus bersedia mendukung program atau tuntutan buruh apabila ingin dipilih. Sebab, pada dasarnya, kalangan pekerja membutuhkan figur pemimpin-pemimpin politik yang peduli pada buruh.

Selama ini, suara buruh cenderung tidak dianggap tetapi KSPI mempunya misi politik untuk nasib buruh, terutama dalam butir sepultura yang diajukan, antara lain memastikan upah layak dan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang memuat hak berunding buruh ditiadakan.

"Ini peristiwa penting, jangan golput karena kamu (pekerja) dan keluargamu jumlahnya 50%  atau setengah dari data pemilih, jadi kamu penentu bukan pembantu, bukan follower tapi penentu kebijakan," tegas Said Iqbal di Jakarta, Senin (4/6).

Agar dapat menyalurkan aspirasi politik, para pekerja diharapkan aktif datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti proses Pilkada serentak 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019 dengan hati gembira dan suka cita karena para pekerja juga ingin menentukan arah kebijakan yang dibuat pemerintah terutama yang berkaitan dengan nasib mereka.

Said Iqbal juga mengimbau seluruh pekerja di Tanah Air untuk memilih para wakil rakyat dan presiden yang ingin diusung sesuai hati nurani secara jujur.  

Oleh karena itu, menurutnya, proses pemilu, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres harus damai. Tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih seorang pemimpin yang sesuai harapan jika pelaksanaan pemilu tidak berjalan damai.

"Kami meminta aparat penegak hukum atau Pemerintah untuk terciptanya pemilu yang damai, hindari kecurangan," pinta Said Iqbal yang juga merupakan pengurus International Labour Organization (ILO) Government Body.

Ia bahkan menyarankan apabila aparat penegak hukum (Polri) bertemu muka dengan praktik-praktik kecurangan dapat melakukan tindakan di tempat, bila perlu secara bijaksana dan seimbang, tidak berat sebelah terhadap kecurangan-kecurangan dan potensi kecurangan lainnya.

Dengan demikian, ia yakin pemilu yang damai, pilpres yang damai, pilkada damai akan tercipta. Indonesia yang damai ‘toyibatun warobun gofur’, Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri negara (founding father), para pejuang/syuhada Indonesia, dan para orang-orang kecil yang mengharapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sebuah cara yang kita pilih adalah penindakan.

Misalnya dalam kasus kecurangan KTP elektronik dan DPT/KTP ganda, aparat sebaiknya bisa bertindak dan memberikan sanksi tanpa memadang bulu, dan berkeadilan.

Sebelum melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kecurangan pemilu, menurut dia, sebaiknya aparat terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, mulai dari peringatan, seruan, pasta-pasta grup terkait pendidikan politik masyarakat atau informasi penyadaran publik, dan sebagainya.

Setiap suatu kajian perlu disikapi dengan budaya literasi (bacaan). Ia meyakini berita hoax bisa ditangkal kalau ada budaya literasi (budaya dari pemerintah).

"Negara ini bisa terpecah belah kalau hoaks itu merajalela, tapi juga harus dibedakan kalau berita itu benar.

Jangan berita itu benar kemudian dipelintir jadi tidak benar (hoaks). Ini memang tidak mudah, tapi kita tak boleh menyerah," ajak Said Iqbal dengan nada optimis.

Terkait upaya mengantisipasi hoaks, Presiden Joko Widodo belum lama ini mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada, untuk menghentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di media sosial.

Dalam ajakan tersebut Presiden mengajak masyarakat untuk lebih menunjukkan nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia. (RO/OL-1)