Permalukan Koruptor

AKSI Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, M Tasdi, yang mengacungkan salam metal tiga jari, seusai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap, merupakan hal yang ganjil sekaligus memiriskan.

Demikian rangkuman pendapat berbagai kalangan atas aksi Bupati Tasdi yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga anti-rasywah pada Senin (4/6) malam.

Tasdi diduga menerima fee Rp100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II 2018 senilai Rp22 miliar.

Setidaknya ada tiga kesempatan Tasdi mengacungkan tiga jari sejak dibawa dari Purbalingga ke Jakarta. Sebelumnya, terpidana korupsi mantan Ketua Umum PKS Luthfi Hasan Ishaaq kerap mengacungkan salam metal ke kalangan jurnalis.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai aksi menunjukkan salam metal yang dilakukan Bupati Tasdi setelah terjaring OTT oleh KPK merupakan hal yang tidak biasa.

Menurutnya, pelaku tindak pidana korupsi itu seakan tidak memiliki rasa malu. Oleh karena itu, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap tersebut harus dipermalukan juga di depan umum.

"Model tersangka seperti itu harus dipermalukan. Bahkan nanti kalau sudah divonis, harapannya tidak hanya dikasih sanksi pidana dan politik, tapi juga sanksi sosial," terang Agus kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan sanksi sosial bisa berupa membersihkan toilet-toilet umum yang ada di Purbalingga. Bahkan, bisa juga berupa tulisan kata-kata di sera-gam yang digunakan, misalnya 'saya kuroptor', jika perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

"Saya pikir sanksi sosial itu pantas untuk tersangka model seperti M Tasdi. Kalau hanya sanksi umum, masih kurang karena model tersangka seperti ini tidak punya malu, ya sekalian saja dibikin malu," tandas Agus.

Senada, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari menilai koruptor sudah resisten. "Rasa malu kurang. Itu sebabnya sanksi pidana harus diperberat dan sanksi sosial-politik harus diberikan," katanya.

Feri setuju bila tersangka kasus korupsi diborgol. "Tapi rencana ini membuat para politikus marah karena para tersangka dinilai bukan teroris," ungkapnya.

Agresivitas koruptor

Dalam pandangan pengamat politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh, Teuku Kemal Fasya, korupsi belum menjadi masalah etika dalam pemerintahan sehingga jangan heran jika kepala daerah yang tertangkap karena korupsi masih bisa cengengesan.

"Perlu Artidjo Alkostar baru untuk membungkam agresivitas para koruptor itu," tandasnya.

Terkait dengan sikap Tasdi, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan hal itu menunjukkan bahwa Tasdi seorang 'banteng' sejati. Meski demikian, kata dia, sikap Tasdi bukan mewakili PDIP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku Tasdi mungkin suka musik metal dari dulu. Menurutnya, tidak ada SOP di KPK yang mengatur tingkah laku calon tersangka atau tersangka kasus korupsi yang ditangkap KPK.

"Selama tidak membahayakan keselamatan pegawai KPK dan diri yang bersangkutan, silakan saja berekspresi," tukasnya.

Di sisi lain, KPK kembali melakukan OTT di Jawa Timur. Kali ini dilakukan di Kota Blitar dan Tulungagung, kemarin. (Nov/ES/X-4)