Sekjen PDIP: Jangan Sebut Tasdi Politikus PDIP Lagi

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto mengatakan dengan ditangkapnya Bupati Purbalingga yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka yang bersangkutan otomatis juga dipecat dari kepengurusannya di PDIP.

"Sudah dipecat seketika. Selain dipecat dari kepengurusan yang bersangkutan sejak saat ini bukan lagi kader PDIP. Oleh sebab itu, dia tidak bisa lagi disebut politikus PDIP," ujar Hasto di Jakarta, Selasa (5/6).

Hasto menjelaskan bahwa selama ini partainya selalu mengingatkan kepada kader PDIP baik melalui surat edaran, WhatsApp group maupun lewat pernyataan langsung agar kader yang menjabat posisi tertentu tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Namun dia tetap melakukan tindakan tidak terpuji. Maka kami lakukan pemecatan seketika," pungkasnya.

Tasdi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tiga orang lainnya pada Senin, 4 Juni 2018, sehubungan dengan proyek pembangunan yang ada di Purbalingga.

Dia menang dalam pilkada serentak tahun 2015 berpasangan dengan Dyah Hayuning Pratiwi sebagai wakilnya. Sebelum menjabat sebagai bupati periode 2016-2021, Tasdi wakil bupati Purbalingga periode 2014 sampai 2015. Lelaki kelahiran 11 April 1968 ini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Purbalingga. Ia dua kali memimpin parlemen lokal itu pada periode yaitu pada 2004-2009 serta 2009-2014.

Tasdi juga politikus karir. Ia kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Tiga kali menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Purbalingga sejak 2005. Hingga ditangkap KPK, Tasdi masih menjabat Ketua DPC PDI sampai tahun 2020. (OL-4)