Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA aktivis 98 mewacanakan akan kembali melakukan aksi menyikapi merebaknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang merupakan musuh bersama dan membahayakan Indonesia pasca tumbangnya orde baru (orba) 20 tahun silam.
Juru Bicara Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi bin Abdul Rahman Al-Hinduan mengatakan, pihaknya akan menggelar Rembuk Nasional yang akan dihadiri sekitar 50 ribu aktivis 98 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 7 Juli 2018.
"Rembuk Nasional yang akan diikuti 50 ribu aktivis 98 dari seluruh Indonesia diselenggarakan dengan tujuan memusyawarahkan pemikiran dan menyatukan langkah untuk menegaskan pentingnya menyelamatkan ke-Indonesian," kata Sayed.
Pria yang akrab disapa Pak Cik ini melanjutkan, puluhan ribu aktivis 98 akan kembali turun gunung setelah 20 tahun lalu menggulingkan Soeharto dan orde baru (Orba). Para aktivis melihat paham radikal yang ingin menganti Pancasila termasuk mendirikan khilafah merupakan musuh bersama.
"Kami secara bersama memandang tidak boleh diam, aktivis 98 harus meluruskan dan melawan radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang terus menurus mengikis orientasi kebangsaan rakyat Indonesia," katanya.
Hal tersebut bukan lagi ancaman, karena terbukti adanya fenomena "bomber family" beberapa waktu lalu di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, banyaknya terduga terorisme yang ditangkap pascarentetan aksi teroros di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar) hingga meluas ke beberapa daerah lainnya.
Hal ini juga kian diperparah dengan sikap ambigunya para elit politik dalam merespon soal ancaman tersebut. Padahal, selain aksi-aksi teror itu, survei Wahid Institut tentang Radikalisme dan Intoleransi yang melibatkan 1.520 responden pada 2017, menunjukan data yang membuat para aktivis miris.
Menurut Sayed, sesuai survei tersebut, bahwa sebanyak 11 juta orang atau 7,7% dari total populasi di Indonesia mau bertindak radikal. Dari survei tersebut juga diketahui 0,4% penduduk Indonesia atau sekitar 600 ribu orang pernah bertindak radikal.
Adapun Sayed melanjutkan, terkait kondisi nasional, bahwa radikalisme, intoleransi, dan terorisme telah menyebar ke segala lapisan sosial dan aparatur pemerintahan. Mereka yang sudah terpapar radikalisme kerap menjungkirbalikan fakta.
"Cara pandang mereka yang memonopoli kebenaran, membuat mereka menjadikan hakim bagi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kebhinekaan yang merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa, justru hendak diseragamkan karena mereka memandang kebhinekaan sebagai musuh," kata Sayed. (OL-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved