Institusi Keluarga Rentan Terpapar Radikalisme

DALAM pengalaman dari Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE) menunjukkan mayoritas deportan dari Turki dan returne Suriah, 75% nya merupakan perempuan dan anak anak telah menunjukkan adanya proses indoktrinasi kepada anak anak.

"Anak anak sudah bisa mengkafirkan orang lain, bahkan menunjukkan prilaku dari paham radikal. Kami sedih melihat kondisi anak anak ini, sebab berdasarkan pengalaman anak anak ini memang sudah direncanakan menjadi calon calon jihadis," terang Direktur Eksekutif C-Save Mira Kusumarini, kepada Media Indonesia, (1/6).

Orang tua sebetulnya memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan paparan radikalisme kepada anak anak, namun dalam kelompok mereka orang tua justru berperan sebagai pusat perekrutan. Misalnya dalam banyak kasus deportan, orang tua merekrut anak tertua dan kemudian kakak merekrut adiknya.

Doktrinasi dalam keluarga terbesar menjadi tugas dan tanggung jawab ibu, karena ibu memegang peran penting khususnya dalam hal kendali pendidikan. Bahkan Mira menemukan ada ibu yang membangun dan mendirikan PAUD dengan nilai nilai radikal didalamnya.

"Mereka menerapkan home scholing, padahal semua materi nya adalah ideologi. Terlebih mereka juga ekslusif dengan orang tua membatasi relasi anak mereka dengan teman sekitarnya," terang Mira.

Untuk itu Mira menghimbau kepada para orang tua untuk proaktif dalam menjaga pendidikan keluarganya agar tidak dibekali paham radikal. Jika orang tua memiliki ketahanan dalam menangkal radikalisme maka Mira meyakini hal tersebut akan berpengaruh kepada anggota keluarga lainnya.

Untuk mengatasi berbagai problem tersebut, Mira menjelaskan bahwa di Indonesia berdasarkan hasil riset dari Wahid Foundation menunjukkan aada 72% masyarakat yang tidak bersimpati dengan paham radikal, namun jumlah tersebut cenderung menjadi silent majority. Untuk itu menurutnya masyarakat seharusnya bisa lebih proaktif dalam menyikapi persoalan radikalisme, yakni dengan melakukan upaya apapun yang bisa mereka lakukan.

"Banyak perempuan diluar sana yang sebetulnya bisa berkontribusi, menangkal atau membantu pihak pihak yang mulai menyimpang untuk meluruskan pemahamannya. Jadi kita harus proaktif," terang Mira.

Selain menjadi proaktif mira juga menyebut setiap individu memiliki pilihan dalam mengambil keputusan terkait radikalisme. Untuk itu dibutuhkan suatu sikap berfikir kritis dalam menyikapi berbagai hal, termasuk segala informasi yang diterima.

Mira mencontohkan masyarakat cenderung jarang melakukan klarifikasi atau mengecek kebenaran dari suatu informasi dan langsung menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain, khusunya dari media sosial.

"Berfikir kritis sangat dibutuhkan dalam menyikapi berbagai informasi. Dengan begitu kita akan mengurangi penyebaran aksi teror dan paham radikal," pungkas Mira. (OL-4)