Sumarsih Tepis Pertemuan dengan Jokowi Bermotif Politik

KELUARGA korban peristiwa Semanggi I, Sumarsih menepis pertemuan peserta Aksi Kamisan dengan Presiden Joko Widodo sarat tendensi politis. Apalagi jika dikaitkan dengan pemilihan presiden tahun depan.

"Kami keluarga korban dari JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) tidak pernah mendukung capres dan cawapres tertentu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5).

Siapa pun yang menjadi presiden, sambung Sumarsih, tuntutan mereka tetap sama, yakni penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang mangkrak penangannya. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menurutnya kasus-kasus HAM berat tidak mengenal kadaluarsa.

"Siapa pun yang jadi presiden, kami berhak untuk melakukan penuntutan dan presiden wajib selesaikan kasus pelanggaran HAM berat baik masa lalu atau masa kini," tegas ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I itu.

Rabu kemarin, di Istana Merdeka, Presiden menerima sekitar 20 keluarga korban kejahatan HAM masa lalu, seperti kasus Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, penghilangan paksa 13-15 Mei 98, Talangsari, Tanjung Priok, dan tragedi 1965. Sejak Januari 2007, setiap kamis, mereka mengadakan Aksi Kamisan guna menuntut kasus-kasus tersebut dituntaskan.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menepis pertemuan tersebut dikaitkan dengan Pilpres 2019.

"Saya kira tidak. Seperti yang saya sampaikan, pertemuan ini sudah lama digagas. Presiden ingin mendengar secara langsung bagaimana, apa yang terjadi oleh para korban di kasus-kasus yang disampaikan," tandasnya. (OL-4)