Pernyataan Sandiaga tidak Etis

PERNYATAAN Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahuddin Uno yang menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum mampu mengentaskan pelbagai ketimpangan ekonomi di masyarakat, dinilai sebagai sebuah kekeliruan. Kritik di ruang publik yang dilontarkan pun tidak etis karena secara administratif pemerintahan jabatan Sandiaga berada di bawah presiden.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengaku heran dengan pernyataan yang dilontarkan Wagub DKI tersebut. Apalagi Sandi menyetarakan hal itu dengan kegagalan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak meningkatkan perekonomian di negeri Jiran.

"Kalau membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Najib, saya pikir ada 3 kekeliruan pada perbandingannya. Pertama, dari masa pemerintahan, Najib sudah memimpin hampir 10 tahun, sementara Jokowi baru 3,5 tahun. Ini tentu tidak fair," ujar Arsul ketika dihubungi, Selasa (29/5).

Kedua, sambung dia, sebagai orang yang berlatar profesional, seharusnya Sandi perlu melihat gini rasio sebelum menuding pemerintah tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. Perlu dilihat pula data-data kuantitatif di angka statistik, apakah benar terjadi penurunan gini rasio atau tidak selama pemerintahan Jokowi.

"Jawabannya pasti terjadi. Bandingkan, misalnya dengan masa 3 tahun pemerintahan SBY. Lebih tinggi mana penurunannya di tahun (periode) pertama? Jadi dari segi statemen saja itu tidak berbasis data empiris statistikal."

Terakhir, tambah Sekjen PPP itu, Jokowi juga tidak menumpuk harta seperti Najib. Ia berharap siapa pun pihak yang berada di luar pemerintah atau oposisi untuk tidak gampang membuat pernyataan yang terkesan menyindir tanpa disertai konsep alternatif.

"Kalau oposisi di Indonesia, kan kerjanya cuma nyinyir saja setiap hari. Itu yang membedakan oposisi di Indonesia dan di Malaysia. Ketika Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim menjadi oposisi, mereka mengeluarkan konsep agar lebih baik," katanya.

Di sisi lain, imbuh dia, meski Sandi berasal dari Partai Gerindra atau oposisi pemerintah,statusnya selaku kepala daerah tetap melekat. Ada etika politik yang dilanggar karena berani mengkritik kinerja presiden yang notabene berada dalam satu garis struktur pemerintahan.

"Jadi tidak etis kalau kemudian kebijakan pemerintahan itu dikiritisi bawahannya dalam ruang publik yang terbuka. Mestinya Sandi memilih. Artinya tetap dalam jalur seorang wakil gubernur karena dia dipilih oleh rakyat, atau kalau dia mau menjadi ketua timses Prabowo dan kemudian mengeluarkan statemen politik, ya dia tinggalkan dong jabatannya," tandasnya. (E-2)