MenPAN-RB: Efisiensi Sistem Akuntabilitas Rp41,15 Triliun

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun semakin membaik. Hal itu pun kemudian berdampak pada efisiensi anggaran yang luar biasa. Pada tahun 2017, efisiensi anggaran bisa mencapai Rp41,15 Triliun.

"Dengan penerapan SAKIP, di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai Rp 41,15 Triliun," kata Asman Dalam acara Leader's Talk dengan tema Apa Kabar Reformasi Birokrasi, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (25/5).

Kementerian PAN-RB pun, terang Asman, terus memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal itu dilakukan agar instansi dapat mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas. Juga, dapat menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan.

"Kita kawal birokrasi bekerja agar jelas dan manfaatnya dirasakan (masyarakat). Mungkin selama ini yang dikejar oleh birokrasi adalah serapan (anggaran). Jadi, saya menyampaikan itu bukan keberhasilan, tapi itu memang kewajiban. Yang menjadi ukuran, sebesar apa manfaat dari sebuah anggaran yang dikelola oleh unit organisasi itu, outcome-nya seperti apa," tuturnya.

Selain peningkatan efisiensi anggaran, capaian pemerintah dalam reformasi birokrasi lainnya adalah penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. "Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud," kata Asman.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar ada percepatan dan perbaikan kinerja birokrasi. Karena itu, berbagai langkah pun diambil untuk menindaklanjuti instruksi tersebut.

Langkah yang diambil pemerintah, antara lain memperbaiki kinerja birokrasi dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). "Juga penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mendorong profesionalisme ASN, dan penguatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Moeldoko, ada sejumlah hal yang harus diterapkan dalam menangani permasalahan birokasi, yaitu harus terus berinovasi, melayani dan responsif terhadap perkembangan zaman. (OL-4)