Parpol Pendukung Akui Kelemahan Jokowi

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menyebut, pihaknya harus jantan mengakui kelemahan-kelemahan Presiden Joko Widodo yang masih cukup terlihat hingga 3,5 tahun berjalannya pemerintahan. Kelemahan terbesar Jokowi menurut Maruarar terletak pada ekonomi.

"Kami harus mengakui kalau memang jelek ya jelek. Harus jantan. Yang bagus ya jangan dibilang jelek, harus jujur. Memang ekonomi masih jadi kelemahan dan ini yang harus dibahas oleh partai pendukung untuk dicarikan solusinya bersama bukan hanya untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi untuk rakyat," kata Maruarar dalam rilis survei Indo Barometer bertajuk '3,5 Tahun Jokowi, Quo Vadis Nawacita' di Hotel Atlet Century, Selasa (22/5).

Tingkat kepuasan Jokowi dalam survei terhadap 1200 responden pada 15-22 April tersebut menyatakan 65,1% puas terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ada sebanyak 32% yang tidak puas dengan 19,1% di antaranya mengaku tidak puas karena harga sembako yang tidak stabil dan 12,2% tidak puas karena lapangan kerja terbatas.

"Memang kalau ada kebijakan dan tidak berpengaruh tentu akan ada disinsentif terhadap pemerintahan. Siapapun presidennya pasti mengalami," ujarnya.

Selain itu, hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya partai pendukung adalah lemahnya sosialisasi Nawa Cita. Hanya 37,6% yang mengetahui tentang Nawa Cita dan dari jumlah tersebut angka kepuasan sebanyak 53,8%. Tapi, hasil survei tentang Nawa Cita itu juga diwarnai dengan 31,9% responden tidak tahu atau tidak menjawab.

"Artinya yang tahu pun masih banyak yang tidak bisa menentukan puas atau tidak puas, mengambang. Ini harus ada diskusi yang panjang dengan partai pendukung," tandasnya.

Sementara itu, politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, menteri harus bisa menerjemahkan program presiden dengan kreatif.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap menteri yang tidak setinggi kepuasan terhadap presiden membuktikan tidak semua menteri berkinerja baik dan mampu mengejawantahkan visi dan misi presiden dengan baik.

Jika kepuasan terhadap pemerintahan 65%, maka kepuasan terhadap menteri hanya 56,8%.

Contohnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang dianggapnya tidak berkontribusi dalam perekonomian hingga kini.

"Harusnya sudah tidak mengandalkan dari pajak karena makin tahun ke tahun tidak tercapai padahal target turun. Harusnya Menkeu bisa lebih kreatif," kata Bambang.

Tak hanya mengkritik Sri Mulyani, ia juga mengalamatkan kritik kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang hanya mengeluarkan larangan.

"Tidak ada dorongan, hanya larangan menjadikan nelayan terjebak dalam kerangka kebijakan," ujarnya.

Sementara itu, sisi lain yang menyebabkan ketidakpuasan juga didukung oleh permainan isu oleh kubu lawan.

"Ada yang bilang Jokowi jauh dari agama dan ulama tapi dijawab dengan kerja yakni mendekati ulama, bersahabat dengan mereka dan mengunjungi pesantren. Jadi sebetulnya Pak Jokowi itu sudah benar, tidak seperti yang dipersepsikan," tegasnya. (OL-1)