Komnas HAM: Istilah Bom Kampung bukan Menyepelekan Kasus Teror

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklarifikasi penggunaan istilah 'bom kampung' terkait ide pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Penggunaan istilah tersebut merujuk sasaran teror bom.

"Penggunaan istilah 'bom kampung, bom rusun, bom pasar, bom terminal, bom rumah ibadah' menunjukkan sasaran tempat dan tidak ditujukan untuk menilai kualitas dari bom itu sendiri," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, melalui keterangan tertulis yang diterima Mediaindonesia.com, Senin (21/5).

Komnas HAM juga menjelaskan soal pihak untuk menangani peristiwa bom. Taufan menegaskan, Komnas HAM mendorong keterlibatan TNI untuk menanggulangi terorisme, sepanjang memiliki payung hukum yang jelas.

"Komnas HAM mendorong pelibatan TNI oleh pasukan apa pun dilakukan sesuai hukum, bersifat sementara, dengan akuntabilitas dan indikator kebutuhan yang jelas," kata Taufan.

Komnas HAM juga tidak bermaksud menyepelekan teror bom karena memakai istilah 'bom kampung'. Komnas HAM hanya ingin mendorong pemberantasan terorisme dilakukan semaksimal mungkin dengan koridor hukum dan HAM yang sesuai.

"Tiada maksud dan niat menyepelekan apa yang telah terjadi dan dialami korban, apalagi perasaan duka kita semua yang terluka akibat kebiadaban terorisme. Satu-satunya niatan adalah mendorong pemberantasan terorisme semaksimal mungkin secara komperehensif dengan koridor hukum dan HAM yang baik," beber Taufan.

Sebelumnya, penggunaan istilah 'bom kampung' disampaikan Komnas HAM yang menolak ide pengaktifan kembali Koopssusgab TNI. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai pengaktifan Koopssusgab yang merupakan tim gabungan dari satuan elite TNI, saat ini terlalu berlebihan.

"Yang kita hadapi ini bom nggak jelas. Bom kampung, bom rusun. Saya tidak ngomong kualitas kebiadabannya, tapi ini kualitas ancamannya. Kalau itu cukup dengan polisi, ngapain kita ribut-ribut pakai Koopssugab," kata Anam di Jakarta, Sabtu (19/5). (RO/OL-1)