Presiden: Politisasi Cantrang Dilakukan Pihak Yang Terganggu

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan kebijakan pelarangan alat tangkap tak ramah lingkungan seperti cantrang jauh dari motif politik. Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang menggoreng dan mempolitisasi kebijakan tersebut, ia menilai hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain.

Ia menegaskan, kebijakan yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu semata-mata untuk menjaga dan mengembangkan populasi ikan. "Para nelayan harus bisa nangkap (kebijakan) ini arahnya ke mana. Arahnya, ya, untuk kita sendiri," ujarnya dalam pertemuan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Ada sekitar 350 perwakilan nelayan yang hadir dalam pertemuan itu. Adapun yang mendampingi Presidem ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Kebijakan yang dikeluarkan Susi mulai pelarangan pemakaian cantrang untuk menangkap ikan sampai penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Jokowi meminta nelayan tidak berprasangka buruk terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang menggoreng dan mempolitisasi kebijakan tersebut, ia menilai hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain.

"Jangan ada yang dipelintir-pelintir, ada yang dikompor-kompori, sehingga konsistensi kita mau mengarah ke tujuan itu menjadi terbelokkan, bisa saja ada unsur politik dan kepentingan. Masak, sih, Bu Susi kepentingan politik? Ndak ada. Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak, sekarang tidak enak. Tapi itu yang harus kita kerjakan," tandasnya.

Sebagai gantinya, Jokowi menawarkan penggunaan keramba jaring apung lepas pantai. Saat ini, alat tangkap tersebut baru tersedia di Pangandaran, Karimun Jawa, dan Sabang.

Ia mengakui harga untuk membangun keramba tersebut memang mahal. Namun, menurut dia, hambatan itu bisa diatasi jika nelayan bisa bergabung membentuk koperasi besar. Sebab, ia melanjutkan, keramba tersebut memiliki delapan lubang jaring, dengan masing-masing jaring bisa menghasilkan 100 ton ikan. "Satu tempat ada delapan, berarti 800 ton. Gede sekali," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, jokowi berharap para nelayan bisa mengikuti perubahan teknologi di dunia. Sebab, penggunaan jaring apung lepas pantai sudah dikerjakan Norwegia dan Taiwan.

"Masa depan Indonesia ada di laut. Dua pertiga negara kita adalah air. Kita harus sadar sehingga masa depan kita di air, laut, dan samudra. Inilah fondasi yang sudah kita bangun agar produksi tangkapan dan budidaya dikerjakan para nelayan bisa meningkat," pungkasnya. (OL-4)