OTT KPK, Ketua DPR: Memperjuangkan Dapil Sah Tapi Jangan Pakai Suap

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Soesatyo mengaku prihati setelah mendengar kabar oknum wakil rakyat tertangkap tangan karena diduga menerima suap dari pengurusan anggaran pada APBN P 2018. Itu sangat tercela meskipun memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan merupakan tugas anggota DPR.

"Memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (Dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR. Ini sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran. Tetapi, yang tidak boleh adalah menerima sesuatu dari anggaran yang diperjuangkan tersebut," terang Bambang Soesatyo kepada Media Indonesia, Sabtu (5/5)

Menurut dia, selaku pimpinan DPR, saya tentu prihatin adanya anggota DPR RI yang kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Terlebih, saat ini DPR tengah berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat.

Dalam pertemuan informal dengan para Ketua Fraksi di DPR, kata dia, selalu mendorong agar setiap ketua fraksi mengingatkan anggotanya tidak melakukan perbuatan tercela. Membangun citra positif DPR tidaklah mudah.

"Mari bersama kita jaga amanah rakyat ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga, lembaga ini bisa menjadi lebih berwibawa dan bermartabat. Kita punya tugas besar mengawal demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan agar sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dia menyadari, tidak mudah mendorong 560 anggota DPR dari 10 partai politik dan berasal dari berbagai latar belakang untuk mengayunkan langkah bersama membangun citra dan menjaga marwah DPR. "Saya berharap peristiwa tangkap tangan ini adalah yang terakhir, mengingat kita sedang berbenah diri dan menjaga agar partai-partai yang kini berada di senayan tetap terjaga elektoralnya menjelang pemilu 2019. Dan bisa tetap bertahan pada periode 2018-2024 mesti ambang batas bagi partai politik kini meningkat empat persen," tutupnya. (OL-4)