Pengamat: Dorongan Agar JK Maju Kembali Buruk Bagi Demokrasi

PROFESOR Riset LIPI Lili Romli tidak setuju bila Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Pasalnya, hal itu tidak akan baik bagi demokrasi bangsa ini.

"Ngga bagus (untuk demokrasi)," katanya usai diskusi, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (5/5). Ia mengatakan ada dua tujuan digelarnya pemilu, yakni memberikan pendidikan politik dan terjadinya pergantian kepemimpinan.

"Tujuan pemilu kan pergantian, makanya demokrasi itu perlu ada pembatasan. Kan hukum alam dari kekuasaan kan ingin bertahan. Dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," terangnya.

Ia pun mengaku heran bila ada dorongan kepada JK untuk kembali maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2019. Menurutnya, ada dua hal yang memunculkan hal tersebut.

"Ada kekhawatiran, berdasarkan hitung-hitungan, cawapres yang ada tidak memberikan kontribusi terhadap Jokowi. Kedua, resistensi masyarakat, jangan-jangan kalau calon tidak diterima oleh masyarakat, kekalahan terhadap Jokowi," paparnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu ada gugatan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pemohon merupakan penggemar Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menginginkan kembali terjadinya duet Jokowi-JK dalam Pilpres 2019. Menurut pemohon, keberlakuan pasal a quo merugikan hak konstitusional mereka.

Romli pun berharap agar Mahkamah Konstitusi tidak membuat sejarah yang kelam dalam putusannya nanti. Selain itu, ia pun meminta kepada JK untuk memberikan pernyataan yang tegas bahwa ia tidak akan maju kembali dalam Pilpres 2019.

"Saya berharap ada respon dari Pak JK bahwa saya tidak bersedia. Dia sebagai negarawan harus ditutup dengan kontribusi untuk memberikan kesempatan regenerasi buat yang lain," pungkasnya. (OL-4)