Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERDAKWA kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial Twitter Alfian Tanjung menegaskan ia membantah bahwa dirinya menyebut PDIP sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurutnya, dalam cicitannya di akun media sosial Twitter, ia tak menyebut PDIP sebagai PKI. Namun, cuitannya itu bermaksud menyerang individu-individu yang diduganya merupakan kader PKI dan juga aktif menjadi kader PDIP.
"Saya tidak menyebut PDIP (sebagai) PKI. Tidak. Yang saya sebut itu individu yang ada di dalamnya. Saya tidak serang PDIP, tapi Ribka Tjiptaning, Budiman Sudjatmiko, dan Rieke Dyah Pitaloka, dan lainnya," kata Alfian ditemui sebelum sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/5).
Ia pun menegaskan kasus ini sudah mempengaruhi dirinya secara pribadi dan sosial. Namun, ia menegaskan tidak akan berhenti bersuara mengenai kebangkitan PKI.
"Kasus ini berat bagi saya secara pribadi. Tapi ini harus disuarakan. Saya sudah meneliti sejak lama, saya punya bukti," tegasnya.
Untuk menguatkan pledoinya, Alfian menambahkan dirinya membawa sejumlah buku mengenai sejarah PKI dan juga akan meminta kepada majelis untuk bisa memutar potongan film tentang PKI yang disiapkan oleh kuasa hukumnya.
Alfian pada September tahun 2017 lalu ditahan dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), lantaran menyebut PDI-P 85% isinya (adalah) kader PKI. Kasus ini sendiri ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Alfian juga sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian melalui media YouTube oleh Bareskrim Polri. Namun, Alfian dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. (OL-5)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Kritik membangun merupakan kritikan yang biasanya berupa saran-saran. Kritik tajam biasanya bersifat akurat, tepat, dan mendukung.
Minimnya etika digital dalam bersosial di media daring sayangnya terus terjadi di Tanah Air.
Calon perdana menteri petahana India, Narendra Modi, menghadapi tuduhan menyakiti perasaan umat Muslim India setelah mengeluarkan ujaran kontroversial di tengah kampanye pemilu.
PASKAH menunjukkan secara kasatmata bahwa Yesus datang ke tengah dunia untuk menyelesaikan persoalan esensial dan sentral tentang kebencian yang sering mewarnai hidup manusia.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta
SEJARAH kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama
Akun Facebook Nusa Tadon mengunggah gambar palu arit yang diduga simbol komunis. Gambar tersebut diunggah bersama tulisan 'Untuk Flotim (Flores Timur) yang lebih sejahtera secara merata.
Tap MPRS itu ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution selaku Ketua MPRS beserta Wakil Ketua MPRS yang terdiri dari Osa Maliki, HM Sumchan ZE, M Siregar, dan Brigjen TNI Mashudi.
Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam," kata Panglima.
Menurut Nabil, isu PKI biasanya menyerang partai yang memiliki akar kuat di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved