Peringatan Hari Buruh Diwarnai Aksi Dukungan Politik

Nicky Aulia Widadio
01/5/2018 15:29
Peringatan Hari Buruh Diwarnai Aksi Dukungan Politik
(ANTARA)

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjanjikan sebanyak 5 juta hingga 10 juta suara untuk Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Prabowo Subianto dan KSPI akan menandatangani kontrak politik pada Selasa (1/5).

Hal tersebut disampaikan Said Iqbal usai berorasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Said menuturkan keputusan organisasinya untuk mendukung Prabowo Subianto merupakan hasil dari rapat kerja nasional KSPI pada 28-29 April lalu. Ia mengklaim 98% anggota KSPI mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2019-2024.

“Sudah dilakukan kuosioner, tanya ke bawah, majoritas 98% anggota KSPI memilih Prabowo Subianto. Anggota 2,2 juta orang dengan keluarga hampir 5,7 juta orang. Kami akan berupaya menyumbangkan suara 5-10 juta untuk Prabowo,” kata Said Iqbal di Jakarta Pusat, Selasa (1/5).

Iqbal menyatakan dirinya percaya bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang pro buruh. Prabowo pun dia sebut sepakat menandatangani kontrak politik dengan KSPI, yang mereka sebut sebagai sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (sepultura).

“Sepultura ditandatangani. Jangan tanya keyakinan, ini soal kepercayaan,” tegas Iqbal.

Di antara sepuluh tuntutan itu antara lain meminta upah layak, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015 tentang pengupahan, menambah kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item, mengangkat tenaga horor menjadi pegawai negeri sipil (PNS), melindungi pengemudi ojek online, meningkatkan jaminan kesehatan dan pensiun, perumahan rumah, serta transportasi murah dan gratis.

“Ada 10 dan hari ini akan ditandatangani di depan ribuan buruh di Istora Senayan,” tegas Iqbal.

Salah satu syarat yang diajukan oleh KSPI kepada Prabowo ialah menempatkan perwakilan buruh di kabinet Prabowo jika nanti terpilih sebagai presiden.

“Kita tidak mengajukan nama tapi kita memang meminta menteri tenaga kerja dari serikat buruh karena akan menjalankan isi kontrak politik yang terkait dengan kebijakan tenaga kerja. Di seluruh dunia itu lazim. Ini bukan politisasi, tapi buruh adalah warga negara, setiap wn punya hak politik dan disampaikan santun, dan damai,” ucapnya.

Ribuan buruh berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat dalam rangka merayakan May Day. Mereka menggelar aksi long march menuju Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan mereka. Antara lain, agar pemerintah menurunkan harga beras, listrik, bahan bakar minyak (BBM), serta meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya