Rencana Pansus TKA, NasDem: Jangan Semua Masalah Dipolitisasi

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani menyarankan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) angket dilakukan setelah meminta penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

“Sebelum melangkah lebih jauh hingga membentuk pansus, ada baiknya memanggil Menakertrans untuk tabayun. Di tahun politik ini, jangan juga semua masalah dipolitisasi tanpa mendengarkan penjelasan by data,” ujar Irma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/4).

(Rencana Pansus Perpres TKA, Golkar: Jangan Lebai!)

Dia pun merasa heran dengan usulan pembentukan pansus tersebut. Apalagi, setelah membaca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), dirinya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Menaker: Perpres TKA Tidak Serta Merta Buka Keran Buruh Migran

“Dalam Perpres tersebut sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena implementasinya nanti diatur oleh peraturan menteri secara detail. Jadi kita lihat dulu keputusan menteri (kepmen), baru ribut. Jangan belum apa-apa kita sudah alergi,” ungkap Irma.

Meskipun begitu, dia setuju harus ada kontrol yang tegas terhadap masuknya TKA ilegal.

Menurut Irma, kepala dareah harus tegas menolak TKA yang bekerja di berbagai proyek BUMN yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan posisi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Usir saja, jangan mau disogok,” tandasnya. (A-1)