Kandidat Perempuan Minim Program Pro Perempuan di Pilkada 2018

PROGAM dengan kesetaraan atau keadilan gender masih minim dalam kontestasi Pilkada 2018. Hal itu ditunjukan dengan hanya ada 37 pasangan calon perempuan Kepala Daerah yang mencantumkan kata Perempuan, Wanita maupun Ibu dalam Visi, Misi dan Program masing-masing calon Kepala Daerah.

Secara keseluruhan, ada 101 perempuan yang terlibat dalam kontestasi Pilkada 2018 baik sebagai calon Kepala Daerah maupun calon Wakil Kepala Daerah. “Tapi tidak semua memiliki perspektif gender, bahkan yang 37 paslon itu pun tidak menggambarkan kebutuhan perempuan secara spesifik dalam visi misi dan program mereka,” ucap Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Maharddhika dalam media briefing di Kantor KPU, Jakarta, hari ini.

Akibatnya, isu perspektif gender belum menjadi bagian integral dari visi, misi adn progrm. Semua terlihat umum tanpa penjabaran lebih lanjut dalam turunan program yang dilaksanakan. “Ini hanya pencomotan isu umum, tidak ada substansi atau kepentingan jelas kebutuhan dari perempuan,” ucap dia.

Lebih jauh, dirinya menyebut ada kecenderungan stagnansi program pro perempuan dari tiap Pilkada. Berdasarkan catatan Perludem, dari Pilkada 2015 dan 2017 sebelumnya pun hal program yang sama hanya berkisar 50% dari seluruh perempuan kepala daerah.

Dirinya menyebut, dari 12 perempuan Kepala dan Wakil Kepala daerah yang sudah terpilih di 2015, hanya ada 7 Kepala daerah yang menelurkan program pro perempuan. Sedangkan di tahun 2017 hanya ada 17 dari 46 Kepala dan Wakil Kepala daerah yang memiliki program pro perempuan.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam kesempatan yang sama menilai seluruh program perspektif gender harusnya dimulai juga dari Partai Politik. Dirinya meminta jangan hanya perempuan calon Kepala Daerah saja yang dijatuhi tanggung jawab tersebut.

“Mulainya dari Parpol. mereka yang kontestan Pilkada ini kan hanya hilirnya saja,” ucap Titi.

Dirinya menyebut program parpol dalam perekrutan dan kaderisasi kader perempuannya turut mempengaruhi program yang akan dihasilkan oleh Calon Kepala daerah yang diusung. Sayangnya, kecenderungan parpol yang pragmatis membuat parpol mengusung perempuan calon kepala daerah berdasarkan elektabilitas dan popularitas saja, bukan berdsarkan kaderisasi internal yang baik.

“Perempuan-perempuan yang hadir ini enggak lepas dari isu politik dinasti, politik kekerabatan, dan bagian dari jaringan elit di parpol,” imbuh dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, akan terasa tidak adil jika pradigma parpol juga tidak diubah untuk menghadirkan politik yang memiliki kesetaraan gender. Dirinya menilai perempuan lebih rentan dicurangi bahkan ditunggangi dalam kontestasi politik.

“Makanya kami usulkan juga 30% dana Banpol dialokasikan untuk investasi perekrutan dan pengkaderan perempuan di partai,” tukas dia. (OL-4)