Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal (RUU PTUK) akan membatasi transaksi tunai maksimal Rp100 juta. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai batas Rp100 juta tersebut terlalu tinggi dan mengusulkan untuk diturunkan. Pasalnya banyak suap-suap di daerah dengan nominal Rp25 juta.
"Ada kepala sekolah SD di daerah bisa disuap Rp25 juta. Kalau saya inginnya jangan terlalu tinggi, harapan saya (batasannya) diturunkan," ujar Agus dalam diseminasi RUU PTUK di Gedung PPATK Jakarta, hari ini.
Selain menurunkan batas atas transaksi, Agus juga meminta pemerintah segera menyempurnakan single identity number atau E-KTP agar lebih mudah melacak transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sebab menurutnya single identity number saat ini gagal menciptakan kemanunggalan data.
"Hari ini kita mengalami kegagalan. (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah memgatakan ada orang yang masih punya 69 KTP, (artinya) kemanunggalan belum bisa tercapai," ucapnya.
Ia yakin dengan dua langkah tersebut ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang bisa dipersempit.
Terkait usulan Agus tersebut, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan saat ini batas Rp100 juta masih sesuai. Sebab masih banyak kegiatan ekonomi di daerah seperti pengepul beras atau rumah makan yang melakukan transaksi hingga Rp100 juta.
Akan tetapi, jika masyarakat sudah mulai sadar untuk menggunakan transaksi non tunai, maka BI membuka peluang untuk menurunkan batas atas transaksi tunai tersebut.
"Kalau ini berkembang dan kesadaran masyarakat sudah baik bisa bersama PPATK untuk diturunkan," tukasnya
Akan tetapi menurut Agus, alasan masih banyak kegiatan ekonomi di daerah yang transaksinya bisa mencapai Rp100 juta kurang tepat. Jika demikian, Agus berpendapat hal itu menjadi tugas BI untuk memberikan edukasi kepada para petani ataupun pedagang di daerah agar menggunakan non tunai.
"Cari solusi agar petani melek perbankan karena kalau pembatasan bisa kecil lebih efektif," pungkasnya. (OL-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved