Kejaksaan Cegah Korupsi lewat TP4

KEJAKSAAN AGUNG terus berupaya untuk menekan tingginya angka penyimpangan hukum dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan memperkenalkan konsep 'tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran' yang diusung Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

"Kejaksaan berupaya mengeleminasi penyimpangan hukum dengan mengedepankan pencegahan melalui pengawalan dan pengaman," kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel), Jan S Maringka, saat menerima audiensi dari perwakilan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) di Jakarta, Jumat (13/4).

Ia menambahkan salah satu muara penyimpangan hukum ialah sistem perencanaan yang asal-asalan. Padahal, kata dia, dalam menyusun program pemangku kebijakan sudah harus memperkirakan risiko serta hambatan yang akan dihadapi.

"Program yang disusun harus mudah diaplikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," lanjutnya.

Bak gayung bersambut, Ketua Umum Asdeksi, Tri Puguh Priyadi, tertarik dengan TP4. Menurutnya, pemberantasan korupsi yang mendepankan unsur pencegahan merupakan paradigma baru yang menjanjikan serta dapat diterapkan oleh jajarannya.

Ia pun mengaku telah mendengar testimoni mengenai pengawalan dan pengamanan dari TP4 yang menjadi katalisator proyek strategis nasional. Agar dirinya dan jajaran Asdeksi dapat mengenal lebih lanjut mengenai TP4, Tri Puguh berencana untuk mengundang JAM-Intel dan Satgas TP4 untuk menghadiri Rakornas Asdeksi.

"Selain untuk lebih menajamkan pemahaman kami terhadap TP4, juga menyelaraskan sinergi antara Kejaksaan dan DPRD," kata Tri Puguh.

Di usianya yang masih belia, TP4 sudah mendapat tempat di hati kementerian, lembaga, BUMN, ataupun BUMD. Hal itu terlihat dari antusiasme mereka untuk mengajak TP4 bermitra.

Pada tahun 2017 saja, nilai kegiatan yang didampingi TP4 yang meningkat hingga delapan kali lipat dari Rp109,64 triliun menjadi Rp977,08 triliun. Tak hanya di dalam negeri, pada akhir tahun 2017, TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pembangunan gedung pelayanan satu atap sebesar 6 juta real Arab Saudi atau senilai Rp37 miliar pada KJRI Jeddah di Arab Saudi. (Gol/P-4)