Duet Jokowi-Prabowo Sulit Terwujud

DUET Joko Widodo dan Prabowo Subianto seperti yang belakangan diwacanakan sejumlah kalangan dinilai sulit terwujud.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut ada tiga faktor yang membuat duet Jokowi-Prabowo tidak mungkin terealisasi.

Pertama, duet Jokowi-Prabowo akan meruntuhkan psike para kader, pengurus, sampai simpatisan Partai Gerindra. "Tujuan utama orang memilih Gerindra karena menginginkan Prabowo menjadi presiden," kata Yunarto, kemarin.

Kedua, Prabowo bersikap realistis bahwa keuntungan yang dimiliki cawapres Jokowi yang disebut akan menjadi capres terkuat dalam Pemilu 2024 itu hanya dimiliki cawapres muda. "Problemnya usia Prabowo tidak lagi muda, berbeda dengan Romi (Romahurmuziy), Cak Imin (Muhaimin Iskandar), yang pada 2024 masih berada pada usia muda untuk menjadi seorang capres," jelasnya.

Ketiga, adanya situasi psikologis pascapilkada DKI Jakarta di kalangan oposisi. Momentum pilkada DKI, sambung Yunarto, telah mengubah secara psikologis kalangan oposisi, termasuk Prabowo, yang melihat peluang untuk mengalahkan petahana.

"Karena pas pilkada DKI, survei orang yang rendah pun bisa jadi berbalik menjadi tinggi seperti yang terjadi pada Anies Baswedan. Sosok Ahok yang kepuasan publiknya sangat tinggi, surveinya sangat tinggi, tapi kemudian bisa juga kalah. Di situ seperti jadi harapan baru buat penantang. Andai kata incumbent elektabilitasnya tinggi, kepuasan tinggi, ada peluang untuk dikalahkan."

Di lain sisi, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut adanya wacana Presiden Joko Widodo akan menggandeng Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo sebagai cawapres dalam Pemilu 2019 sebagai hal wajar. Wacana tersebut, menurut Hendrawan, juga dipandang positif karena mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di masa depan.

"Persatuan dan kerukunan nasional memang lebih penting dari siapa yang akan berebut posisi presiden," terang Hendrawan saat dihubungi, kemarin. Ia mempersilakan adanya komunikasi yang bernuasa persahabatan untuk diteruskan. Bahkan, menurutnya, pihak yang tidak setuju dengan wacana itu ialah para 'pengail ikan di air keruh'.

Menurut Hendrawan, pihak-pihak itu bisa jadi hanya ingin melihat Indonesia terbelah-belah oleh perbedaan yang terus dibangun dan direkayasa. Meski begitu, ia membantah mengetahui perihal siapa yang menawarkan dan siapa yang menawarkan diri dalam hal ini. "Di PDIP, komunikasi spesifik tentang cawapres adalah wilayah ketum," terang Hendrawan.

Membantah

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi membantah bahwa Presiden Jokowi pernah mengirimkan utusan untuk menawarkan posisi cawapres kepada Prabowo Subianto. "Tidak benar, sampai saat ini saya tidak pernah mendengar informasi soal itu," kata Johan, kemarin.

Sebelumnya, Waketum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan ada utusan dari Jokowi yang menawarkan posisi cawapres kepada Prabowo. Hal tersebut juga sempat dilontarkan Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut pihaknya tak mau tahu siapa cawapres yang akan diusung untuk mendampingi calon presiden petahanan Jokowi. Ia pun membantah Gerindra telah mengutus seseorang untuk menemui Ketum PPP Romahurmuziy untuk menagih janji Jokowi. "Tidaklah. Kami tidak melakukan itu. Buat apa? Urusan cawapres biar menjadi hak prerogatif Pak Jokowi. Kami tidak mengurusi," kata Riza ketika dihubungi, kemarin. (Dro/Put/X-6)