Ketua MK Jelaskan soal Hukum di Negara Pancasila

KETUA Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand, pada 7-11 April 2018. Kegiatan itu dalam rangka menghadiri peringatan ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi Thailand. Turut hadir dalam kegitan tersebut antara lain Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Lee Jin-sung dan Presiden Mahkamah Konstitusi Turki Zuhtu Arslan.

Puncak acara berupa simposium internasional bertema Constitutional court: protector of the rule of law. Acara itu dibuka pada 9 April 2018 yang dihadiri perwakilan dari Kerajaan Thailand, Atthaniti Disatha-Amnarj. Dalam kesempatan tersebut, delegasi asing dan anggota MK Thailand menerima cinderamata berupa koin kerajaan. Simposium menghadirkan keynote speech Presiden MK Thailand Nurak Marpraneet dan Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam.

Di sesi berikutnya, pada 10 April 2018, Ketua MK RI Anwar Usman menyampaikan pidato berjudul Keadilan Konstitusi: Doktrin dan Praktik di Indonesia. Anwar menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Istilah itu merupakan kombinasi dari rechsstaat dan rule of law serta sistem hukum lain yang integratif. "Dalam implementasinya, disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan zaman," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang unik, dijiwai ideologi Pancasila. Di dalam Pancasila, kata dia, hukum harus memiliki dimensi dan orientasi keadilan, tidak boleh dipahami sebagai hal yang mutlak dan kaku, tapi penuh dengan sentuhan moral dan nurani.

Pada sesi diskusi, moderator menanyakan mengenai tekanan publik terhadap MK sehubungan dengan permohonan yang sedang berjalan serta kontroversi hasil putusan. Menurut Anwar, tekanan publik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, terlebih dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin UUD. Apalagi, setiap putusan tidak akan bisa memuaskan semua pihak.(Tpn/P-2)