Indonesia Kekurangan Teknokrat yang Baik

MARAKNYA kasus korupsi yang menjerat pejabat di sejumlah daerah di Indonesia tak pelak membawa keprihatinan. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, mengatakan Indonesia saat ini kekurang-an teknokrat yang baik. Hal itu dilontarkannya dalam gelaran Roadshow Seminar Motivasi di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.

"Indonesia kekurangan teknokrat pejabat yang baik. Untuk itu, mahasiswa jangan melupakan tugas utamanya, yaitu belajar. Bagus, mahasiswa itu pernah menyampaikan aspirasi turun ke jalan saat menurunkan Orde Baru, tapi jangan lupa tugas utama mahasiswa, belajar," kata Mahyudin di depan ribuan mahasiswa Universitas Mulawarman, kemarin.

Indonesia, lanjut Mahyudin, memiliki bonus demografi yang bisa menjadi keuntungan atau beban. Mahyudin menerangkan demografi bisa jadi beban atau keuntungan tergantung dengan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi buruk, bonus demografi bisa menjadi beban negara.

"Kalau kemiskinan makin banyak, perampokan makin banyak. Suatu daerah penduduknya bakal banyak penjahatnya kalau ekonominya tidak bagus. Tapi, kalau ekonomi bagus, akan jadi kekuatan yang luar biasa," tambah Mahyudin.

Dirinya pun merasa khawatir tidak banyak putra-putri daerah dari Kalimantan Timur yang memasuki kancah perpolitikan di Pemerintah Pusat. Untuk itu, di depan ratusan mahasiswa ia berharap akan ada kader-kader dari Kalimantan Timur yang bisa menyusul jejak dirinya di Pemerintah Pusat.

"Belum ada orang Kaltim yang jadi menteri di republik ini. Jangankan mimpi jadi presiden, jadi menteri saja. Untung ada saya di MPR RI tapi mau digeser. Itu pun enggak bisa." kelakarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengomentari soal polemik penggantian dirinya dari jabatan wakil ketua MPR. Sebelumnya, Partai Golkar memutuskan mengganti dirinya dengan Siti Hediyati alias Titiek Soeharto, namun Mahyudin merasa keputusan itu belum final.

"Pimpinan itu kan banyak ya, apalagi Golkar ada dewan-dewan. Ada empat dewan, yaitu dewan pakar, dewan kehormatan, dewan pembina, dan dewan pimpinan pusat. Sejauh ini kan baru isu sepihak dari dewan pimpinan pusat. Dewan pembina juga belum ada restu untuk ke sana," tandasnya.

Hal ini pun membuat Mahyudin bergeming, ia enggan digeser dari posisinya di MPR dan menyebut bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU MD3. Ia hanya ingin taat pada hukum yang berlaku sebagai panglima.(Aya/P-4)