Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN pegawai perusahaan konstruksi PT Citra Gading Asritama (CGA), Marsuji, mengungkapkan kode pos anggaran dalam rencana anggaran pelaksanaan (RAP) yang dibuat kantor pusat PT CGA untuk menyuap Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Rita Widyasari, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin yang merupakan orang dekat Rita.
Dalam persidangan lanjutan kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Rita Widyasari dan Khairuddin, Marsuji mengungkapkan bahwa kode pengeluaran untuk suap dan gratifikasi Rita dituliskan dengan tiga huruf yakni 'BPT' dan dua huruf 'RT'. Sementara kode pengeluaran untuk suap Khairudin ditulis dengan 'KHOI'.
"Iya betul. Kode BPT untuk Bupati Rita, RT juga untuk Bu Rita. Kalau KHOI untuk Pak Khairuddin," ujar saksi di Peng-adilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.
Marsuji yang dihadirkan sebagai saksi dari JPU KPK menambahkan bahwa uang suap diberikan saat proyek yang dimenangkan PT CGA di Kutai Kartanegara sudah mencapai tahap pengerjaan. Ia mengungkapkan seluruh rencana dan persetujuan uang untuk tanda terima kasih pemenangan proyek berasal dari Direktur Utama PT CGA, Ichsan Suaidi.
Dalam keterangannya kemudian, Ichsan Suaidi juga menga-kui perbuatannya menyuap Rita Widyasari melalui terdakwa lainnya yakni Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin. Suap yang diungkapkannya itu merupakan bentuk terima kasih karena PT CGA kerap 'dimenangkan' dalam tender proyek pembangunan di Kukar.
"Ya ada untuk bupati melalui Pak Khairuddin. Itu (uang terima kasih) sudah tradisi, bergulir begitu saja. Tapi, 99% asumsi saya benar bahwa kalau tahun ini dapat proyek, tapi tidak kasih ke DPRD, nanti tahun depan tidak bisa dapat lagi," kata Ichsan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kemarin.
Ichsan menambahkan uang terima kasih itu juga disertakan dalam anggaran proyek dengan kode 'biaya opsional'. Dalam BAP-nya, ia merinci bahwa ada 1% untuk kepala dinas atau kepala badan, 1% untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) sekretaris dinas yang ditunjuk, 1% panitia pengadaan, bupati 10%, dan kepada peserta tender sebanyak 3,5%.
Ada sejumlah proyek yang dikerjakan Ichsan di Kutai Kertanegara, di antaranya pematangan lahan PON senilai Rp208 miliar, proyek jalan kelekat tambang Rp75 miliar, Rp286 miliar, dan Rp215 miliar, Proyek RSUD Parikesit Rp385 miliar.
Membantah
Dalam kesempatan yang sama, terdakwa kasus suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin, membantah seluruh keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, Marsuji.
Rita membantah telah menerima uang yang diberikan PT CGA sebagai bentuk terima kasih atas pemenangan proyek konstruksi di wilayah yang di-pimpinnya selama hampir dua periode itu. "Tidak benar itu ada kode BPT, RT, dan saya menerima uang untuk fee proyek," kata Rita.
Khairuddin pun membantah keterangan saksi Marsuji yang menyebut menjadi perantara untuk menyalurkan uang kepada Rita. (P-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved