Calon Tunggal Bisa Ciptakan Pemimpin Otoriter

CENDEKIAWAN muslim, Buya Ahmad Syafi'i Maarif, berharap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak terjadi calon tunggal sebagaimana dalam pemilihan kepada daerah. Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah itu, calon tunggal tidak menyehatkan demokrasi yang sedang berjalan seperti sekarang ini.

"Saya tidak setuju dengan calon tunggal. Harus ada yang mengimbangi. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak menyehatkan proses demokrasi," ujar Buya Syafi'i seusai menerima kunjungan Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, di kediamannya Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, kemarin.

Buya melanjutkan munculnya calon tunggal atau melawan kotak kosong seperti yang terjadi di banyak daerah saat ini sangat tidak mengenakkan. Bahkan, hal itu memungkinkan lahirnya pimpinan yang otoriter. "Kondisi ini bisa melahirkan pimpinan yang otoriter," lanjut Buya.

Pada kesempatan itu, Buya juga memberi pesan kepada Muhaimin. Sebagai Wakil Ketua MPR, ia berharap pria yang disapa Cak Imin itu menjalankan fungsi lembaga sebaik-baiknya dan segera berkonsolidasi dengan tokoh nasional dan politisi agar umat Islam Indonesia tidak terpecah-belah seperti kondisi di Timur Tengah saat ini.

Umat Islam Indonesia, kata Buya, harus menjadi kekuatan baru dunia yang memberi kedamaian. "Yang paling penting, saya meminta Muhaimin sebagai salah satu politisi muda untuk mulai mengajak politikus lainnya naik kelas menjadi negarawan," tandasnya.

Bak gayung bersambut, Muhaimin pun menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan amanah dari Buya Syafi'i tersebut.

Muhaimin kini tengah bergerilya untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak menyangkut niatnya untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Di depan peserta Kongres Ulama Nusantara di Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Bantul, Cak Imin mengutarakan niatnya menjadi cawapres karena terinspirasi oleh Wapres Jusuf Kalla. JK, menurut Cak Imin, ialah perwakilan nahdliyin. Namun, setelah menjabat, JK justru kurang berkontribusi sesuai harapan, salah satunya ketika menyetujui sistem pendidikan full-day school.

"Sebagai warga NU, JK seharusnya bersikap tegas dengan menolak kebijakan itu karena akan berdampak pada sistem pendidikan pesatren yang merupakan basis warga Nahdliyin," kritiknya.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menerima dukungan dari para ulama dari puluhan pesantren di kawasan itu.(AU/P-4)