PARTAI Demokrat akan tetap mempertahankan berpolitik santun, tetapi bukan berarti dalam penentuan ketua umum partai dilakukan dengan cara aklamasi. Dewan Pembina Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) Ahmad Mubarok mengatakan hal itu, kemarin, menyikapi perkembangan pandangan di internal PD menjelang kongres PD, April mendatang. "Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PD saat ini) selalu mengedepankan demokrasi. Jadi, beliau pasti tidak setuju jika ada ketua umum dipilih secara aklamasi," ujar Mubarok.
Ia menambahkan, SBY lebih layak duduk di Dewan Pembina PD ketimbang menjadi Ketua Umum PD lagi. Alasannya level ketokohan SBY sudah ada di tahap bapak demokrasi. Menurut Mubarok, demokrasi dan politik santun merupakan budaya Partai Demokrat yang ditularkan SBY. Atas alasan demokrasi, Mubarok menegaskan tidak mendukung pemilihan secara aklamasi pada kongres PD mendatang. Jejak demokrasi yang ditiinggalkan SBY, ucap Mubarok, tampak ketika Hadi Purtomo terpilih sebagai ketua umum pada kongres Demokrat di Bali.
Kemudian, Anas Urbaningrum yang notabene tidak didukung SBY bisa memimpin Demokrat. FKPD juga akan mengusulkan kader-kader terbaik untuk mengikuti bursa pencalonan ketua umum. Misalnya, sebut Mubarok, Isran Noor, Gede Pasek Suardika, dan Akbar Yahya. Dalam forum tersebut, FKPD akan menguatkan kader-kader yang dinilai paling mendekati kompetensi, kapasitas serta popularitas SBY. Pihaknya ingin mengawal jalannya partai terutama kongres secara demokratis. "Hasilnya akan kami sumbangkan ketika kongres," ujarnya.
Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan pencalonan SBY diusung mayoritas kader di pusat dan daerah. Ia menilai belum ada figur lain selain SBY yang mampu mempersatukan seluruh kader PD. Selain itu, menurut Pohan, ketokohan SBY bakal mengatrol perolehan suara PD yang sempat terpuruk pada Pileg 2014. Terkait dengan langkah FKPD, Pohan menegaskan forum tersebut tidak tercatat dalam struktur PD. "Di struktur resmi, tak ada forum itu. Tapi kalau mereka ada aspirasi, silakan sampaikan secara tertulis kepada DPP. DPP terbuka untuk masukan-masukan," cetusnya.