Bawaslu Antisipasi Pemilih tanpa KTP-E

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dorong pembentukan posko pengaduan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik (KTP-E) di wilayah yang mengadakan Pilkada 2018. Lewat posko tersebut, masyarakat akan difasilitasi untuk mengurus KTP-E yang belum jadi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) masing-masing.

"Kami bersinergi dengan KPU dan pihak dukcapil, semangatnya agar cegah di hari-H nanti ada yang tidak bisa memilih karena belum punya KTP-E," kata anggota Bawaslu M Afifuddin saat ditemui di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

Pernyataan itu diutarakannya berdasarkan temuan 6,7 juta penduduk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2018 yang kemungkinan belum memiliki KTP-E. Padahal, masyarakat harus membawa KTP-E saat akan melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Ini akan kita konfirmasi, jangan-jangan yang selama ini blanko dan lain-lain yang masih tidak tersedia atau habis," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat juga aktif melakukan pengecekan dan pergi ke posko maupun dinas dukcapil terkait apabila belum memiliki KTP-E. Saat ini, KPU sudah menge-luarkan DPS yang bisa dicek melalui KPU daerah setempat maupun melalui laman daring KPU. Jika tidak terdaftar, masyarakat bisa melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) setempat.

Di pihak lain, persiapan jelang pencoblosan Pilkada 2018 juga terus dilakukan oleh Partai NasDem. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Tengah rutin melatih pelatih saksi yang juga disiapkan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Sekretaris DPW Partai NasDem Sulteng, Muslimun, mengaku DPW menyiapkan 98 pelatih saksi yang dipilih dari 12 kabupaten dan 1 kota. Para pelatih saksi tersebut telah mengikuti pelatihan dalam bentuk training of trainer (TOT) pertama pada pertengah-an Maret lalu.

"Jadi untuk TOT, DPW bekerja sama dengan Komisi Saksi Nasional (KSN) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem," terangnya kepada Media Indonesia saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurut Muslimun, pelatihan peningkatan kapasitas pelatih saksi dilakukan secara berkelanjutan yaitu selama tiga bulan sekali. Hal tersebut diikutkan dengan evaluasi kinerja pelatih saksi setelah dilepas untuk melatih saksi di lapangan.

"Itu dilakukan agar kapasitas saksi yang diinginkan Partai NasDem dapat tercapai," ungkapnya.