Saatnya Tinggalkan Politik SARA

KETUA Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menilai politik SARA dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Seharusnya itu tidak terjadi mengingat para kandidat pasti berbaikan seusai kontestasi politik.

“Beda dengan di tingkat bawah, perselisihan karena politik SARA dan identitas dapat berlangsung lama setelah pilkada atau pemilu selesai,” katanya saat membuka Seminar Nasional Pilkada Berintegritas: Menolak Politik Uang dan SARA di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, kemarin. 

Wali Kota Tangerang Selatan itu pun mengimbau semua pihak agar tidak terpancing menggunakan politik SARA, terutama saat Pilkada 2018. Ia menambahkan, politik identitas hanya akan menghasilkan warisan politik yang buruk bagi generasi mendatang.

“Toleransi antarumat beragama harus kita jaga. Jangan sampai (kon­flik) agama malah mengkristal dan memecah belah kita,” tegas Airin.
Ia pun mengingatkan agar setiap peserta Pilkada 2018 menjauhi praktik politik uang. 

“Mereka yang hanya pandang pilkada sebagai cara mendapatkan uang secara instan karena pilkada dianggap sebagai cara balik modal,” Airin menambahkan. 

Politik uang membuat masyarakat dirugikan karena calon kepala dae­rah menjadikan visi-misi kampanye sebagai pelengkap, bukan sesuatu yang benar-benar akan ditunaikan. Dirinya meminta agar praktik tersebut tidak lagi dijalankan di pilkada tahun ini. 

“Masyarakat sekarang sudah pintar kok, tinggal kita saja bagaimana membuat sistem yang bersih yang bisa dijadikan warisan bagi anak-anak kita,” lanjutnya.

Butuh bukti

Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan kepolisian baru akan bergerak apabila ada bukti uang dipakai sebagai bagian dari kampanye pemenangan pilkada. 

Ia mengatakan selama tidak ada kejahatan pemilu, Bawaslu menyerahkan semua prosesnya kepada kepolisian. Meskipun demikian, dirinya tidak menampik adanya isu politik uang dalam setiap perhelatan pilkada. 
“Isu itu selalu datang, tapi kita tidak tahu benar atau enggaknya ya,” tambah Afifuddin.

Sejauh ini, praktik politik uang yang ditindak baru terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.  Salah satu calon wakil wali kota ditetapkan menjadi tersangka karena membagikan token listrik yang menyalahi aturan.

“Kalau di daerah lain, datanya masih di kabupaten/kota, ya, belum ada yang naik ke kami,” tukas dia.  Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengkritik tingginya biaya yang dikeluarkan bagi calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Menurutnya, sistem tersebut rentan melahirkan calon pemimpin bermental koruptor. 

Tito mencontohkan, untuk menjadi bupati, dibutuhkan biaya sebesar Rp30 miliar-Rp40 miliar. Untuk menjadi gubernur, dibutuhkan biaya sebesar Rp100 miliar.

“Begitu jadi gubernur, bupati, gaji dihitung lima tahun tidak dapat Rp20 miliar. Mau tekor? Sama saja dengan sistem pemilihan ini bisa menggiring, menciptakan para koruptor. Tinggal pilih mana saja yang mau ditangkap,” cetusnya. (Sru/P-3)