PPP Pastikan tidak Hadiri Pelantikan Pimpinan Baru MPR

RAPAT Paripuna MPR pada Senin (26/3) akan melantik tiga pimpinan baru, yakni Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ahmad Basarah dari PDIP, dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra.

Anggota Badan Legislasi DPR dari F-PPP M Iqbal memastikan fraksinya tidak akan menghadiri pelantikan itu. Menurut dia, sikap itu terkait penolakan fraksinya terhadap UU Nomor 2 tahun 2018 sebagai revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"F-PPP konsisten bukan hanya saat pembahasan UU MD3 saja, tetapi juga saat pelantikan tiga pimpinan MPR. Waktu rapat gabungan, kami sudah berikan nota keberatan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan UU MD3. Besok, kami tidak akan hadir pada waktu pelantikan. Kita tetap konsisten untuk menolak UU MD3," ujar Iqbal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/3).

Dia berharap UU MD3 tersebut kembali direvisi mengingat ada banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Di sisi lain, dia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU tersebut.

"F-PPP tidak melihat urgensi dari penambahan tiga pimpinan MPR. Satu saja sudah menambah beban negara, apalagi tiga. Ini yang tidak kita sepakati, pasal-pasal di UU MD3 ini jangan ada yang kontroversi di masyarakat," tandasnya.

Selain masalah penambahan tiga pimpinan di MPR RI, ia mempersoalkan sejumlah pasal seperti Pasal 73 ayat 3 dalam UU MD3 terkait pemanggilan paksa dan Pasal 122 huruf I dalam UU MD3 soal tugas MKD yang menurutnya menjadikan DPR antikritik dan kebal hukum.

Iqbal menjelaskan sejak awal semangat PPP dalam pembahasan revisi UU MD3 adalah ingin menjadikan DPR lebih baik dalam artian agar tidak ada kesan DPR menjauh dari rakyat apalagi antikritik.

"Jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Apalagi melihat masa kerja tinggal 1,5 tahun lagi. Ini tidak penting dan merupakan pemborosan anggaran, apalagi nambahnya tiga (untuk di MPR)," pungkasnya. (A-1)