Penggunaan Agama dalam Politik Sangat tidak Beradab

PERHELATAN pesta demokrasi di Tanah Air sedianya tidak dinodai dengan cara-cara sesat, seperti penggunaan agama dan politik uang. Pun masyarakat jangan sampai terjerumus dengan pelbagai upaya yang justru memecah belah persatuan.

Demikian dikatakan Direktur Institute for Iterfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) Yogyakarta, Elga Joan Sarapung, di sela-sela konferensi pers Seruan Bersama untuk Politik Elektoral Bersih dan Demokratik, di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (25/3).

Menurut dia, agama pada prinsipnya harus dipahami sebagai ajaran untuk memberikan kekuatan positif. Artinya, apabila ada ajakan dengan dalih untuk membuktikan kebebasan berekspresi beragama maka hal itu merupakan bentuk provokatif yang perlu dikritisi.

"Membela agama itu tidak perlu. Yang perlu kita bela adalah keadilan dan kebenaran karena itulah roh inti agama. Jangan sampai kita terjebak untuk membela hal-hal yang tidak benar," uajrnya.

Elga yang juga Koordinator Jaringan Antar Iman Indonesia, membeberkan sejauh ini penggunaan isu agama dalam kontestasi pemilu cenderung masif. Agama juga diperlakukan seperti uang demi mencapai kepentingan politik yang justru semakin tidak beradab.

"Dulu saya pikir dalam politik itu agama tidak lagi digunakan. Nyatanya sekarang semakin kuat agama dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Kalau melihat hal itu maka nilai-nilai agama tidak ada lagi, seperti kemanusiaan, keadilan, dan martabat," terang dia.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia Romo Siswantoko, menambahkan penggunaan isu agama bakal tetap berlaku lantaran melihat keberhasilan dalam perhelatan Pilkada DKI 2017. Masyarakat diimbau agar bisa mengantisipasi dan tidak terseret pola pikir primordialisme yang notabene akan dimanfaatkan oleh politisi guna mengeruk suara.

"Kita negara Bhineka Tunggal Ika yang artinya banyak gerakan suku dan agama. Nah, isu ini akan memudahkan mereka serta dipakai para calon kepala daerah, calon legislator, calon presiden nanti di tempat di mana pun."

Siswantoko berharap para calon pemimpin yang bertarung dalam pesta demokrasi sedianya bersikap bijaksana dengan memberikan bekal pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa melihat dengan jeli siapa calon pemimpin terbaik yang merujuk latarbelakang dan keberpihakannya pada Pancasila.

Selain itu, imbuh dia, pemerintah daerah diingatkan untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat.

"Tokoh agama juga harus hadir dan tidak menggunakan isu agama untuk mendukung orang tertentu. Jangan sampai gunakan tempat ibadah untuk kampanye, apalagi menggunakan tokoh agama," pungkasnya. (OL-1)