Pemerintah Genjot Sertifikasi Tanah bagi Rakyat

PEMERINTAH telah melakukan redistribusi lahan menganggur, legalisasi lahan milik rakyat, dan menyediakan lahan untuk perhutanan sosia dalam rangka reformasi agraria.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (23/3), Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menjelaskan, pemerintah telah meredistribusi lahan menganggur.

Adapun terkait legalisasi lahan milik rakyat, jelas dia, program pembagian sertifikat memang sudah berjalan sejak pemerintahan sebelum era Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, lanjut dia, jumlahnya minim, yakni 500 ribu sertifikat per tahun. Padahal, katanya, masih ada 180 juta bidang tanah yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR_/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program setahun, kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali," ungkap Moeldoko.

Sehingga, kata Moeldoko, pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat. Pemerintah, sambung Moeldoko, menyadari persoalan tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.

Menurut Moeldoko, sejak pemerintahan Jokowi-JK hingga Februari 2018, sudah ada 6,5 juta sertifikat yang diterbitkan. "Di 2018, targetnya 7 juta (sertifikat). Di 2019, harus 9 juta sertifikat tuntas diselesaikan. Ini bukan pekerjaan yang mudah memang," terang Moeldoko.

Adapun mengenai penyediaan lahan dalam rangka perhutanan sosial, jelasnya, pemerintah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektare. "Dan saat ini baru bisa didistribusikan ke masyarakat Indonesia 1,7 juta. Ini kita akan kerja keras lagi, akan bisa terpenuhi," tandas dia. (RO)