Ongkos Jadi Gubernur Tembus Rp100 Miliar

BANYAKNYA pejabat negara yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dimungkiri Wakil Ketua MPR Mahyudin. Ia bahkan menyatakan hal itu sebagai produk dari buruknya sistem demokrasi di Indonesia.

"Biaya politik di Indonesia sangat mahal, itu harus diakui. Jadi, enggak aneh kalau banyak pelaku demokrasi yang justru tersandung kasus korupsi," papar Mahyudin di hadapan lima ratusan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mengikuti Roadshow: Spirit of Indonesia di Sumatra Barat, kemarin.

Ia mencontohkan bahwa untuk mencalonkan diri jadi gubernur lewat proses pemilihan kepala daerah (pilkada), seorang kandidat mesti mengeluarkan ongkos untuk berbagai pembiayaan bisa di atas puluhan miliar rupiah, bahkan bisa tembus hingga lebih dari Rp100 miliar.

"Enggak bohong ini. Ini sangat timpang jauh dengan gaji seorang gubernur yang tidak sampai Rp50 juta. Akhirnya banyak yang tersandung perbuatan koruptif untuk mengembalikan ongkos politiknya itu," lanjut politikus Partai Golkar tersebut.

Ditegaskan Mahyudin, demokrasi Indonesia memang masih jauh panggang dari api. Karena itu, tak aneh jika sejumlah kalangan mewacanakan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah ke rezim pemilihan oleh DPRD agar biaya demokrasi jadi murah dan mudah diawasi.

"Jadi, jika anggota DPRD berjumlah 50 orang, tinggal kirim saja dua agen KPK buat menjaga dan memantau 50 anggota itu. DPRD jadi tidak bisa main-main sehingga potensi korupsi bisa ditekan dan Indonesia akan lebih baik," ujarnya.

Mahyudin mengingatkan bahwa cita-cita rakyat Indonesia bukan demokrasi. Demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama, yakni menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

"Dengan praktik demokrasi yang baik dan benar, serta tidak mahal, kondisi adil dan makmur akan dirasakan rakyat. Rakyat akan mudah mengakses pendidikan, pekerjaan, pembangunan yang merata di seluruh daerah," ungkapnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga menjadi pembicara dalam acara itu meminta kalangan muda, terutama mahasiswa, untuk tak alergi dengan politik. Sebaliknya, mahasiswa harus melek politik karena tugasnya sebagai agen perubahan.

"Justru ini tugas mahasiswa sebagai agen perubahan untuk memberi kesadaran pada lingkungannya supaya memilih pemimpin daerah dan nasional dengan penuh kesadaran. Jadi bukan karena balas budi, atau dibayar, apalagi karena sembako," ujarnya.(Msc/P-4)