Gubernur Percepat PAW DPRD Malang

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo bakal mempercepat proses pergantian antarwaktu bagi anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

"Menyangkut tatanan tersangka, partainya mengajukan PAW. Nanti kita layani dengan cepat," tegas Soekarwo di Malang, kemarin.

KPK sebelumnya telah menetapkan status tersangka terhadap 18 anggota dewan dan dua calon Wali Kota Malang, yakni Mochamad Anton dan Yaqud Ananda Gudban.

Soekarwo juga memerintahkan penjabat sementara Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, segera bertindak supaya pelayanan publik tidak terganggu.

Sementara itu, KPK kemarin meneruskan pemeriksaan dalam kasus ini. Sebanyak 24 orang anggota dewan mendatangi Kantor Polres Malang Kota, termasuk Anton dan Yaqud yang hadir sebagai saksi untuk tersangka lainnya.

Seusai diperiksa, Anton mengatakan bakal mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Dia juga tetap tetap yakin akan memenangi pilkada. Hal senada disampaikan Yaqud. "Saya bakal bekerja lebih keras lagi guna memenangi pilkada," tutur Yaqud.

Anggota KPUD Malang Azhari Husein mengatakan proses dan tahapan pilkada tetap berjalan sesuai aturan kendati dua calon wali kota itu menjadi tersangka dugaan korupsi. "Pilkada tetap jalan," kata Ashari yang menyebut pihaknya sedang menyiapkan debat calon kepala daerah untuk 7 April mendatang.

DPRD lengang

Suasana DPRD Kota Malang, Jawa Timur, kemarin terlihat sepi setelah 18 anggota dewan menjadi tersangka dugaan korupsi. Tidak terlihat seorang pun anggota dewan hadir. Seluruh ruang kerja komisi dan fraksi terlihat kosong. Rencana kunjungan kerja Badan Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, juga ikut dibatalkan.

Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi, mengatakan pihaknya telah berkonsultasi ke Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Jatim terkait pengangkatan dan penghentian anggota dewan. Hasilnya, status tersangka tidak mengganggu tugas dewan dan penggantian akan dilakukan bila telah berstatus terdakwa.

Ia mengungkapkan agenda penting akhir Maret ini ialah rapat paripurna LKPJ APBD. Setelah anggaran disetujui, dalam tiga bulan berjalan harus ada penyampaian LKPJ ke dewan.

Masalah lainnya ialah pembahasan prog-ram legislasi daerah karena setidaknya ada 16 rancangan peraturan daerah yang harus selesai di 2018. "Baru tiga raperda yang dibahas," tutur Bambang.(BN/X-11)