Tindak Lanjuti Pengakuan Novanto

KOMISI Pemberantasan Korupsi didesak untuk segera menelusuri keterangan yang disampaikan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Desakan itu datang dari Indonesia Coruption Watch (ICW) melalui Koordinator Divisi Korupsi Politik Donal Fariz. "KPK wajib menelusuri keterangan yang disampaikan Setya Novanto dalam persidangan tersebut. Kami meyakini sebenarnya justru lebih banyak nama lain yang diduga terlibat," tegas Donal saat dihubungi, kemarin.

Dalam persidangan Novanto membeberkan, selain sejumlah nama anggota dan pimpinan Komisi II dan anggota Banggar DPR yang menerima aliran dana hingga US$500 ribu, mantan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung juga disebut menerima aliran dana masing-masing US$500 ribu atau sekitar Rp6,9 miliar (kurs 13.700).

Oleh karena itu, menurut Donal, informasi yang disampaikan Novanto penting ditindaklanjuti untuk membongkar keterlibatan aktor-aktor lain. Sejak awal, ICW sudah menduga kasus KTP-E akan menyeret banyak aktor dari lintas fraksi.

Secara terpisah, jaksa penuntut umum KPK Burhan mengakui nama Puan dan Pramono memang baru muncul selama proses persidangan yang mulai mendekati akhir. Selain itu, dua nama tersebut memang baru diucapkan Novanto dan belum dari saksi-saksi lain. Terlepas dari itu, Burhan menekankan bahwa segala informasi yang masuk akan dipelajari penyidik dan jaksa KPK.

Novanto dalam penutup sidang hari itu memohon kepada jaksa dan KPK untuk menindaklanjuti dan membongkar pelaku-pelaku lain yang sudah ia beberkan dalam permohonan justice collaborator-nya.

Konfrontasi

Tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E Setya Novanto dinilai asal mencatut nama agar mendapatkan status justice collaborator dari KPK. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pencatutan nama dia oleh Novanto dalam persidangan dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini untuk mendapatkan justice collaborator, menyebut nama-nama. Kalau yang disebut itu ada kaitannya, enggak apa apa. Semua pejabat yang diperiksa dan di persidangan yang ada kemarin, tidak ada satu pun yang pernah berbicara KTP-E dengan saya," tandas Pramono, kemarin.

Pramono mengakui mengenal Made Oka Masagung. Ia juga berteman dengan kakaknya, Putra Masagung. Namun, Pramono mengatakan tidak pernah berbicara dengan Made Oka Masagung soal KTP-E.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap diaudit terkait dengan pernyataan Novanto bahwa ada dana KTP-E yang mengalir untuk Puan Maharani dan Pramono Anung. "Atas apa yang disebutkan Setya Novanto, kami pastikan tidak benar. Kami siap diaudit terkait hal itu," kata Hasto melalui rilis, kemarin.

Dia menilai ada upaya membawa kasus KTP-E sebagai bagian tanggung jawab PDIP. "Padahal PDIP bukan desainer dan bukan penguasa saat proyek berjalan," tukasnya.

Proyek KTP-E berlangsung saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, mendagri dijabat Gamawan Fauzi.(Pol/Ant/X-6)