Pemerintah Buka Diri untuk Dikritik

MENTERI Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menegaskan pemerintah tidak pernah bersikap antikritik. Ia justru mempersilakan semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik tersebut seluas-luasnya dengan catatan disampaikan dengan baik dan disertai fakta agar tidak menjadi fitnah.

"Kritik saja tidak apa-apa. Bedanya kritik dan hujatan, kritik disampaikan dengan fakta, jangan fitnah," ujar dia menjawab kekhawatiran yang disampaikan mahasiswa dalam acara seminar Hukum dan Fenomena Media Sosial di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan pihaknya sebelumnya difitnah telah membocorkan data pribadi masyarakat yang telah melakukan registrasi dan menjualnya kepada Tiongkok oleh salah satu akun Twitter. Tuduhan tersebut dibalasnya dengan bantahan.

"Sebagai anak milenial sampaikan dengan baik. Tidak ada yang baper dengan kritik. Namun, ada beberapa yang harus diproses (hukum) karena itu bukan kritik, melainkan pencemaran nama baik," lanjutnya.

Ia pun mengajak mahasiswa mengecek lagi kebenaran saat menerima informasi dari media sosial yang tidak jelas sumbernya. Jangan sampai, tutur Rudiantara, berita bohong atau fitnah semakin banyak disebar di media sosial.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Farouk Muhammad. Ia menyatakan masyarakat perlu tahu perbedaan antara kritik, hoaks, dan ujaran kebencian karena ada perbedaan konstitusional di antara ketiga hal tersebut.

"Kalau hoaks dan ujaran kebencian tidak dijamin oleh konstitusi, kritik dijamin, karena itu ialah kebebasan berpendapat," ucap Farouk saat membuka diskusi bertajuk Antara Kebebasan Berpendapat, Hoaks, dan Ujaran Kebencian, di Jakarta, kemarin.

Dirinya menyatakan sifat kedua hal itu pun berbeda, yakni kritik bersifat membangun pemerintahan dan pembangunan, sedangkan hoaks dan ujaran kebencian justru bersifat destruktif. Karena itu, masyarakat harus jeli melihat perbedaan itu dan berhati-hati dalam saat hendak memproduksi kritik dalam rangka kebebasan berpendapat.

Dirinya menilai kritik selalu berporos pada fakta dan sumber yang jelas.

"Sedangkan penyebaran hoaks jelas bersifat fitnah belaka dan tidak didasarkan sumber informasi valid dan benar," tandasnya.

Menurun

Mabes Polri menyebut jumlah hoaks dan ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menurun sejak tertangkapnya jaringan Muslim Cyber Army (MCA). Namun, di sisi lain, hoaks dengan jenis berbeda malah semakin meningkat.

"Kalau hoaks dengan jenis ujaran kebencian dan SARA memang turun, tetapi hoaks dengan isu lain bermunculan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Salah satu hoaks yang sedang marak saat ini ialah terkait isu pangan, seperti telur palsu. Setyo, yang juga Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan, menegaskan kabar beredarnya telur palsu hoaks. Ia juga mengaku sudah meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar mengusut pelakunya.(Ant/MTVN/P-4)