Presiden Jokowi Minta Kritik Pakai Data

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintahannya tidak antikritik.

Dalam menjalankan roda pembangunan, pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan yang salah. Walaupun demikian, Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar melontarkan kritik kepada pemerintah dengan menggunakan basis data.

Presiden mengatakan hal itu terkait dengan pernyataan Amien Rais dalam diskusi di Hotel Savoy Homann, Bandung, Minggu (18/3).

"Kritik itu penting, tetapi harus berbasiskan data. Kritik itu tidak asbun, asal bunyi. Tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik," kata Jokowi saat membuka Rapimnas Partai Perindo di Balai Sidang Senayan, Jakarta, kemarin malam.

Amien, dalam diskusi bertema Kegagalan negara memberikan rasa aman kepada rakyat dan bangsa melanggar UUD 1945 Pasal 28 G (1) dan hak asasi manusia itu mengemukakan cara pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah belum bisa menuntaskan persoalan kepemilikan lahan.

"Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu dibiarkan," ujar Amien.

Jokowi mengakui pemerintah siap menampung kritik dari semua elemen masyarakat. "Tetapi tolong dibedakan kritik dengan mencela, beda itu. Kritik dengan mencemooh, beda. Kritik dengan nyinyir, itu juga beda. Kritik dengan menjelek-jelekan juga beda."

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menepis pernyataan Amien yang menyebutkan 74% tanah di Indonesia dikuasai pihak asing.

"Amien bicara tanpa data yang valid. Coba dilihat mana perusahaan asing yang menguasai tanah di Indonesia? Program sertifikasi tanah itu bukan pembohongan publik. Pemerintah akan terus membagikan sertifikat agar masyarakat mendapat jaminan atas tanah mereka. Tahun lalu kami menerbitkan sertifikat 5,3 juta. Tahun ini 7 juta," ungkap Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika menghadiri Seminar Nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kese-jahteraan Nelayan di Gedung BPK, Senin (19/3), menyatakan pemerintah terbuka dengan kritik yang membangun. Namun, Luhut meminta kritik tidak disampaikan asal-asalan. "Kalau ada yang bilang sertifikat itu ngibulin rakyat, di mana ngibulnya?"

Bahkan Luhut, dalam sebuah seminar di Medan, mengatakan akan membongkar dosa-dosa Amien yang kerap mengkritik pemerintah tanpa fakta dan data tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi pun meluruskan bahwa pernyataan Luhut yang akan membongkar dosa Amien itu tidak mewakili sikap Presiden. "Ini perlu digarisbawahi, tidak mencerminkan sikap Presiden atau pemerintah."

Lebih bijak

Pada kesempatan terpisah, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan Amien Rais lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik. Sebagai tokoh bangsa yang senior Amien hendaknya bersikap bijak dan tidak memicu kegaduhan.

"Saya berharap persoalan ini diselesaikan dengan baik. Kritik kepada pemerintah boleh asal tidak fitnah. Pemerintah juga jangan cepat marah kalau ada kritik dari rakyatnya," tutur SBY.

Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai apabila Amien Rais hendak menyampaikan kritik, basis bukti atau data menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan. "Kritik tanpa dielaborasi data jatuhnya nyinyir atau delegitimasi."

Gun Gun melanjutkan di negara demokrasi kritik adalah keniscayaan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. "Meskipun demikian, penyampaian kritik harus menggunakan nalar dan dukungan data yang valid. Sayangnya pernyataan Amien setelah kata ngibul tersebut tidak didukung data. Jadi, hanya asumsi spekulatif."(Nov/Ant/P-1/X-3)