Kategori Korupsi Skala Kecil Perlu Dimaknai Luas

JAKSA Agung HM Prasetyo menilai bisa atau tidaknya penanganan kasus korupsi dalam skala kecil sedianya perlu dimaknai lebih luas. Prinsipnya ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam proses penegakkan hukum di Tanah Air.

"Ada juga mungkin jumlah kerugiannya kecil secara finansial, tetapi dampaknya besar dan itu harus menjadi pertimbangan juga," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3).

Wacana meniadakan proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi kecil sebelumnya dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto pun mendukung wacana tersebut.

Prasetyo berasumsi bahwa pernyataan Kapolri mungkin terkait penanganan kasus pungli yang kini gencar dilakukan oleh tim sapu bersih pungli di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Itu kaitan dengan saber pungli kira-kira, untuk yang kecil-kecil apalagi yang memberikan uang karena terpaksa atau dipaksa. Tentunya yang memberikan tidak ikhlas. Kalaupun dijadikan tersangka, kasihan dia."

Namun, Prasetyo tidak membeberkan apakah Korps Adhyaksa setuju dengan wacana meniadakan proses hukum itu, termasuk seperti apa batas nominal yang masuk dalam kategori korupsi skala kecil.

"Di sini tentu bisa dicarikan pasal-pasal lain untuk menangani seperti kasus itu, apakah pasal pemerasan atau pasal lain sebagainya. Karena kalau korupsi kecil pun ini hal yang perlu dimaknai lebih luas mengenai kategori itu," pungkasnya. (OL-5)