Sikap Represif Polri Bisa Gerus Elektabilitas Jokowi

SETARA Institute meminta polisi tidak melakukan tindakan represifi dalam menindak penyebar berita bohong (hoaks). Pendekatan preventif yang demokratik bisa menjadi pilihan Polri dalam bersikap.

"Karena pendekatan represif yang tidak terukur hanya menyenangkan penyebar hoax dan kekuatan-kekuatan yang mempolitisasi isu PKI di tengah kontestasi politik," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/3).

Memang, lanjut Henrdari, maraknya hoaks sangat mengkhawatirkan, bahkan terhadap Presiden Joko Widodo. Apalagi, era paskakebenaran (post-truth era), hoax yang diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan akan dianggap kebenaran oleh para pembaca (penerima) pesan.

"Karena itu ekspresi Jokowi dapat dipahami sebagai upaya menolak pengarusutamaan (mainstreaming) hoax PKI itu agar tidak menjadi kebenaran palsu," ujarnya.

Namun demikian, cara polisi merespons kegelisahan Jokowi tidak boleh kontraproduktif sehingga menunjukkan institusi Polri berpolitik. Polri harus memastikan penindakan atas penyebar hoax dan jejaring intelektualnya murni berdasarkan fakta-fakta peristiwa.

Pendekatan represif ini pula yang justru akan mengoyak dukungan kelompok prodemokrasi pada Jokowi dan mengikis elektabilitasnya saat kontestasti politik itu tiba.

Langkah itu pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi generalisasi penindakan, yang justru akan melemahkan independensi dan netralitas Polri. Pendekatan preventif yang demokratik bisa menjadi pilihan Polri dalam bersikap,

Paralel dengan langkah penegakan hukum, edukasi publik untuk meningkatkan literasi media menjadi tugas banyak pihak. Publik bahkan dituntut menjadi bagian dari pemberantas hoaks dengan senantiasa kritis membaca dan menyimak berita, tidak menyebarkan hoaks, dan melaporkan pihak-pihak yang memproduksi hoaks, karena hoaks adalah sampah demokrasi. (OL-5)