Jaksa Agung Keluhkan Anggaran pada Menkeu

DI depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang paling rendah di jajaran lembaga penegak hukum.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, kejaksaan memperoleh anggaran Rp6,4 triliun.

"Ini bukan curhat, Bu Menteri. Untuk jajaran penegak hukum, kejaksaanlah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran," ujar Prasetyo dalam seremoni penandatangan nota kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, kemarin.

Menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung dituntut untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sehingga banyak kegiatan yang dilakukan.

"Termasuk bayangkan kami dituntut menyelesaikan kasus kasus korupsi kadang-kadang dan setiap tahun kejaksaan ini hanya mendapat jatah satu perkara," ungkap Prasetyo.

Sebagai informasi, Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp95 triliun. Anggaran Kementerian Pertahanan yang mencakup kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai Rp107,7 triliun.

Anggaran untuk Mahkamah Agung tercatat Rp8,3 triliun.

Prasetyo berpendapat tuntutan yang dibebankan pada kejaksaan tidak sebanding dengan anggaran yang diperoleh.

"Bagaimanapun dalam keterbatasan itu kita akan tetap bekerja semaksimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan bangsa-negara," jelas Prasetyo.

Dalam menanggapi keluhan yang diutarakan Prasetyo, Sri mengatakan akan meninjau kembali alokasi anggaran kejaksaan. "Pak Jaksa Agung menyindir saya bahwa anggaran di kejaksaan tidak meningkat. Nanti saya akan perhatikan secara benar," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, penyusunanan anggaran penegak hukum dalam postur APBN mempertimbangkan aspek profesionalitas dan keadilan. "Tentunya harus ada komparasi yang adil dalam reward-nya dengan tetap melihat kemampuan APBN."(Tes/P-1)