Parpol Gagal Cetak Kader Berkualitas

MINIMNYA kader berkualitas yang bakal berlaga pada perhelatan pesta demokrasi, terutama Pilkada 2018. Hal ini membuktikan bahwa sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Ketidakseriusan parpol menjalankan fungsi rekrutmen tersebut juga semakin menyulitkan Indonesia untuk mengembangkan diri.

Durasi lima tahun jelang pertarungan ajang demokrasi justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh parpol untuk mengonsolidasikan para kadernya. Dalam kacamata publik pun semakin terlihat jelas ketiadaan perubahan yang seharusnya dilakukan parpol.

"Saat ini parpol masih begitu-begitu saja. Parpol juga tergopoh-gopoh karena tidak punya kader saat mendekati pemilu. Seharusnya partai menyadari dan mengintrospeksi diri mengapa tidak bisa menampilkan kadernya," ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo saat diskusi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia mencontohkan, kondisi yang terjadi pada Pilpres 2014 dengan pertarungan 2 paslon telah membelah masyarakat, termasuk memunculkan kelompok-kelompok fanatik. Artinya, kondisi serupa juga tidak tertutup kemungkinan akan terulang pada Pilpres 2019.

Penyimpangan isu agama, tambah Agus, juga mengancam pemilihan umum (pemilu) di Tanah Air. Ia berkaca pada Pilkada DKI 2017 dengan identitas calon kepala daerah didelegitimasi karena isu agama.

"Penyalahgunaan isu agama masih jadi ancaman di pemilihan umum, pilkada," kata Agus.

Ia mengapresiasi polisi yang meng-usut pelaku yang memanfaatkan isu ini. Mantan Wakil Ketua MPR itu meminta semua pihak, termasuk calon dan partai politik, ikut menyikapi hal ini. Pasalnya, isu agama hingga SARA dilancarkan melalui hoaks.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyinggung soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh institusi penegak hukum terhadap pejabat publik. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi indikator bahwa fakta tersebut berbanding lurus dengan praktik politik uang dalam sistem politik di Tanah Air.

Kondisi itu disebabkan besarnya dana yang diperlukan seorang calon yang bakal berlaga untuk mendukung kebutuhan kampanye, termasuk tahapan kampanye para kandidat. Pada akhirnya hal tersebut menunjukkan tentang belum jelasnya sistem pendanaan parpol yang berpangkal pada sistem manajemen internal.

"Dengan ditunjukkan indikator bahwa politik masih merupakan harapan bagi dukungan kehidupan," tandasnya.(Gol/P-4)