Presiden Jokowi: KPK Independen

PRESIDEN Joko Widodo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara independen. Ini terutama dalam menyelidiki dan menetapkan seseorang sebagai tersangka koruspi.

"Yang saya tahu KPK itu independen," ujar Jokowi setelah penyerahan sertifikat hak atas tanah di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3).

Jokowi pun enggan mengomentari permintaan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, kepada KPK untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Ia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada bekas Panglima ABRI itu.

"Silakan bertanya ke Pak Wiranto," ucap dia.

Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda pengumuman status tersangka terhadap calon kepala daerah Pilkada 2018. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu proses hukum.

Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Seharusnya, kata dia, pengumuman status tersangka dilakukan sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).

Namun, permintaan itu ditolak oleh KPK. Lembaga antirasywah itu akan terus menyelidiki, menyidik, bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengingatkan agar pemerintah serius memperhatikan indeks persepsi korupsi (KPK) Indonesia yang berada di skor 37 dari angka tertinggi 100. Menurut Saut, permintaan Wiranto tidak mendorong IPK Indonesia ke arah yang lebih baik.

Saut menyarankan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) ‎untuk calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. Itu lebih baik ketimbang menunda penetapan tersangka. (Medcom/OL-1)