Rehabilitasi Kasus Narkoba Jangan Istimewakan Selebritas

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta para penegak hukum jangan tebang pilih dalam penanganan tersangka kasus narkoba, termasuk perlakuan terhadap para selebritas yang terjaring kasus narkoba dengan hukuman hanya direhabilitasi.

"Jangan selebritas saja direhabilitasi, itu banyak anak kecil korban narkoba sebaiknya jangan ditaruh di dalam LP juga," kata Yasonna di Banjarmasin, kemarin.

Hal itu dikatakan Yasonna kepada wartawan seusai memberi pembekalan kepada 910 calon pegawai negeri sipil (CPNS) se-Kalselteng di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin. Menurut Yasonna, khusus untuk tindak pidana narkoba, treatment dan paradigmanya harus diubah.

"Kalau bandar kita habisi, sedangkan pecandu ya ha-rusnya direhabilitasi, bukan dipenjara," tambahnya.

Yasonna juga membeberkan bahwa Undang-Undang Narkotika menjadi prioritas pihaknya untuk diubah. Akibat narapidana kasus narkoba yang menjejali LP seluruh Indonesia tersebut, negara harus menyediakan Rp1,3 triliun untuk biaya makan para warga binaan pemasyarakatan.

"Dengan biaya Rp15 ribu per orang itu, untuk makan saja kita sekarang masih utang ratusan miliar rupiah," bebernya.

Disinggung soal penuhnya LP Kelas IIA Banjarmasin, Yasonna mengaku adanya LP Banjarbaru yang sudah dibangun bisa menampung sebagian warga binaan di Banjarmasin serta secara bertahap terus diperbaiki bangunan LP-LP yang ada guna menambah daya tampung.

Untuk pemenuhan sipir LP, Yasonna menegaskan pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Salah satu caranya ialah dengan adanya penambahan 519 pegawai untuk Kemenkum HAM Kalsel dan 323 pegawai Kanwil Kalteng tahun ini. Selain SDM yang baik dan berintegritas, sistem pelayanan di LP juga terus diperbaiki.

"Penambahan jumlah manusia, kalau integritas tidak baik, jadi tambah masalah juga. Untuk itu, kami harapkan para CPNS yang baik, muda, energik jadi sumber agen perubahan."(Ant/P-4)