Transaksi Irvanto Masuk Pencucian Uang

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

"Modus-modus yang disampaikan itu mengindentifikasikan sebagai bagian dari menyamarkan harta yang dipakai melalui beberapa transaksi," kata Yunus di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Yunus memberikan keterangan selaku ahli dari jaksa penuntut umum KPK untuk perkara dengan terdakwa Novanto yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek KTP-E Rp5,9 triliun.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, para saksi mengungkapkan ada uang US$3,5 juta yang didapatkan Irvanto saat masih menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera yang ikut dalam tender proyek KTP- E. Cara memperoleh uang itu ialah melalui sistem barter, yaitu Irvanto mendatangi money changer untuk menukarkan uang dolar Amerika dari luar negeri menjadi dolar Amerika yang diterima di dalam negeri.

Petugas money changer itu lalu menghubungi rekan-rekannya money changer di Indonesia maupun luar negeri untuk selanjutnya ditransfer ke setiap money changer di luar negeri dan di Indonesia tanpa perlu uang itu melintasi batas negara.

Transaksi yang terjadi pada Desember 2011 sampai Februari 2012 itu salah satunya berasal dari rekening PT Biomorf Mauritius di Mauritius.

"Mauritius termasuk high risk country dalam rangka pencucian uang, penggunaan money changer juga 'suspicious' (mencurigakan). Bank-bank asing tidak mau mengirim uang ke rekening money changer. Jadi banyak pemilik money changer membuat reke-ning atas nama pemiliknya, apalagi ini ada transaksi tunai yang susah dilacak, menghindari rezim pencucian uang. Jadi ada indikasi ingin menutupi sesuatu," jelas Yunus.

Yunus menambahkan skema yang digunakan Irvanto itu mulitaleral setting dengan adanya kreditor di luar negeri dan ada perusahaan debitur di luar negeri, yaitu Biomorf Mauritius yang membayar uang ke dalam negeri dan diterima debitur yang mengajukan uang ke luar negeri dan kreditur yang menerima uang dari Biomorof.

Hanya 74,4 juta

Saksi lain yang dihadirkan ialah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fasilkom) Universitas Indonesia Bob Hardian Syahbuddin. Menurutnya, hanya 7,4 juta keping KTP-E yang teraktivasi dari 150 juta yang diproduksi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Tujuan verifikasi dan aktivasi untuk memastikan apakah data yang dimasukkan ke KTP-E sudah benar atau tidak. Memastikan apakah orang yang menerima benar yang bersangkutan. Waktu aktivasi dan verifikasi yang bersangkutan harus datang untuk mengecek sidik jari di KTP-E-nya. Tetapi proses ini tidak dilakukan. Jadi dari 150 juta keping lebih, yang diaktivasi dan diverifikasi cuma 7,4 juta," kata Bob.

Bob ialah salah satu peserta uji petik KTP-E sekaligus pendamping dalam pengerjaan proyek tersebut. Bob menjadi saksi untuk terdakwa Novanto.

"Dengan menjadikan iris sebagai identifikasi penunggalan, itu terbuka celah duplikasi KTP-E. Di satu sisi melakukan duplikasi dengan iris, sedangkan data dalam cip itu finger print, ada dua perbedaan mendasar di sini."

Menurut Bob, data yang diambil dari masyarakat ialah sidik jari yang direkam dalam automated finger print identification system, tetapi yang diperiksa terlebih dulu ialah iris.(P-1)