MK Waspadai Suap Pilkada

KETUA Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berharap tidak terjadi kasus suap di tubuh MK terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018. "Jadi gini, sejak awal pada waktu kami tangani pilkada serentak, kami sudah minta KPK untuk mendam-pingi supaya jangan ada kasus-kasus suap yang terjadi di tubuh MK," kata Arief seusai menghadiri undangan KPK dalam rangka peluncuran laporan tahunan KPK dan acara KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pihaknya telah dua kali meminta lembaga antirasywah itu untuk memberikan semacam pendidikan kepada seluruh jajarannya di MK.

"Sudah dua kali KPK kami minta untuk memberikan semacam pendidikan atau mengenai tunas integritas, dan itu trainer dari KPK kami undang. Jadi, mulai dari Ketua MK sampai kepala-kepala di MK, eselon IV, dan pegawai sudah dapat pendidikan integritas," ungkapnya.

Namun, ia tidak bisa memastikan apakah kasus suap terkait dengan pilkada tidak akan terjadi di tubuh MK. "Saya bukan Tuhan, tetapi kami berharap baik pers, KPK mendam-pingi kami jangan sampai terjadi lagi. Saya mohon dukungan supaya pilkada bisa kami selesaikan dengan baik," ucap Arief.

Pada Maret 2017 Muchtar Effendi, orang dekat mantan Ketua MK Akil Mochtar, bersama Akil selaku hakim konstitusi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap terkait dengan sengketa hasil pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Sumatra Selatan. "Yang seperti itu tidak boleh terulang," tegas Arief.

Kaji sistem pilkada

Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK juga membahas strategi pencegahan korupsi yang masif diakibatkan pelaksanaan pilkada serentak.

"Ya, tadi kami tidak bicara teknis, tidak bicara kasus, tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif, terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri acara yang sama di KPK.

Ia mengatakan DPR memberikan masukan ke KPK berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Untuk maju sebagai kepala dae-rah, imbuhnya, membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah, karena untuk maju sebagai kepala daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," tandas pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

DPR pun, kata dia, meminta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa pilkada langsung lebih banyak mudaratnya.

Terkait dengan hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya akan melakukan kajian kembali dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Tadi juga Pak Syamsuddin Haris dari LIPI datang, nanti kami undanglah banyak ahli, banyak pakar untuk melihat untung ruginya, baik buruknya pilkada langsung. Hasil kajian akan dibandingkan dengan pilkada tidak langsung seperti yang di masa lalu," cetusnya.(Ant/P-2)