Hoaks Bisa Pecah Belah Bangsa

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengatakan salah satu hal yang patut diwaspadai dalam Pemilihan Kepala Deerah (Pilkada) 2018 ialah penyebaran informasi bohong alias hoaks. Pasalnya, hal yang dahulu dianggap sepele itu kini justru dinilai dapat memecah-belah bangsa.

"Yang perlu lebih diwaspadai saat ini ialah penyebaran berita atau informasi bohong," kata Tito dalam dialog nasional ke-8 bertema Indonesia maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Penyebaran informasi bohong perlu diwaspadai karena dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi bohong tersebut. Tito pun berpesan agar masyarakat bertabayun dan tidak menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian.

"Masyarakat harus memverifikasi informasi yang didapat agar tidak termakan isu menyesatkan," tambahnya.

Dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, Tito tetap yakin pelaksanaan pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan aman. Ia menyebut empat komponen yang bisa menyebabkan pilkada menjadi lebih panas seperti pilkada di DKI Jakarta.

Pertama, agama yang dianut salah satu calon. Kedua, kekerasan yang dipicu perbedaan kesukuan. Ketiga, cara berkomunikasi salah satu calon yang dianggap tidak nyaman oleh sebagian masyarakat. Keempat, perbedaan yang sangat tajam dari partai pendukung calon.

Ia menegaskan Polri telah berhasil mengawal pilkada serentak dengan aman, misalnya pada 2015 lalu ada 200 pilkada serentak dan 2016 ada 101. "Semua pilkada berjalan aman," ujarnya.

Tito meyakini pilkada serentak tahun ini tidak ada yang sepanas pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, partai besar yang saling berseberangan di Jakarta melakukan koalisi, misalnya PDIP dengan PKS di Jawa Timur serta NasDem-Golkar dan Gerindra bersatu di Sumatra Utara. Koalisi tersebut membuat hubungan politik menjadi cair.

Potensi konflik sosial atau massal SARA juga lebih kecil karena calon yang diusung dalam Pilkada 2018 kebanyakan sesuai dengan agama mayoritas pemilih. Kalaupun terjadi konflik, sifatnya kecil dan tidak merembet keluar daerah. "Pilkada serentak ini sebaiknya tidak disebut sebagai tahun politik, tapi pesta demokrasi," kata Tito.(AT/P-5)