KPK Umumkan 13 Calon Deputi dan Direktur

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi 13 nama calon Deputi Bidang Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. Sebagai bagian dari proses seleksi, KPK bakal meminta masukan dari publik guna mengetahui rekam jejak ke-13 nama itu.

"Mohon masukan dari masyarakat sebagai bagian dari peran memperkuat upaya pemberantasan korupsi ke depan karena dua posisi yang akan diseleksi ini merupakan jabatan yang sangat penting bagi ikhtiar pemberantasan korupsi ke depan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin.

Untuk calon Deputi Penindakan KPK yang ditinggalkan Heru Winarko selepas diangkat menjadi Kepala BNN, Polri mengirim tiga nama, yakni Toni Harmanto, Firly, dan Abdul Hasyim Gani. Untuk posisi yang sama, Kejaksaan Agung menyerahkan tujuh nama, yakni Feri Wibisono, Fadil Zumhana, Heffinur, Wisnu Baroto, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi, dan Witono.

Untuk posisi calon Direktur Penyidikan KPK, ada tiga nama yang dikirim Polri, yakni Edy Supriyadi, Andy Hartoyo, dan Djoko Poerwanto. Pihak Kejaksaan Agung tidak mengirim perwakilannya untuk menggantikan Aris Budiman yang ditarik kembali ke Polri.

Sebelumnya, Febri menjelaskan ada sejumlah tahapan seleksi yang harus dilalui dalam rekrutmen pegawai dan pejabat di KPK, yaitu tes potensi, tes bahasa, assessment kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara dengan pimpinan KPK.

"Selain itu, ada proses background check juga yang dilakukan untuk memastikan calon pejabat tersebut memang memiliki latar belakang yang tepat. Hal ini sekaligus melihat faktor-faktor yang memiliki risiko integritas ke depan saat bertugas," tuturnya.

Menurut Febri, proses seperti itu sudah lama diterapkan di KPK agar yang terpilih nanti dapat bekerja secara maksimal dan bisa menunjukkan sikap yang jelas tentang antikorupsi. "Karena ada adagium bahwa bekerja di lembaga antikorupsi haruslah whiter than white," ungkap Febri.

Seluruh calon, ia menambahkan, nanti akan diseleksi dengan standardisasi dan proses yang sama.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya akan meminta bantuan sejumlah instansi dalam proses seleksi, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, dan PPATK.(Deo/Ant/X-10)