Parpol Berpotensi Memanfaatkan Hoaks

MARAKNYA peredaran berita bohong atau hoaks dinilai tak ada kaitannya dengan posisi partai politik (parpol) yakni oposisi maupun penguasa.

Sebab, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, seluruh parpol berpotensi mengunakan hoaks untuk memuluskan jalan dalam meraih elektabilitas tinggi.

"Yang sedang berkuasa bisa jadi ingin mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Di sisi lain, oposisi juga ingin merebut kekuasaan," kata Ray, di Jakarta, Jumat (9/3).

Hal itu, menurutnya, semakin meyakinkan dengan melihat sikap parpol yang selama ini permisif terhadap hoaks yang beredar. Tak ada tekanan atau pernyataan tegas mengecam hoaks yang dialamatkan pada pihak lain terutama pihak lawan.

"Jika jadi korban, baru teriak-teriak anti hoaks. Tapi jika lawan jadi korban, mereka diam seolah membiarkan, bukannya mengecam. Ini adalah tindakan permisif yang jelas akan membuat hoaks makin subur," ungkapnya.

Hal itu masih ditambah dengan penggunaan hoaks yang disertai isu politik identitas dalam kampanye pilkada, yang seolah dibiarkan oleh paprol di banyak daerah.

Puncak penggunaan isi hoaks dan politik identitas ada pada Pilkada 2017. Menurutnya, Pilkada DKI 2017 menjadi pemicu penggunaan isu SARA dan hoaks.

Jika tak segera dicegah atau diredam, Ray menegaskan pemerintah patut khawatir Indonesia bisa bernasib sama dengan Srilanka yang mengalami perang sipil karena hoaks.

"Kemungkinan ke sana bisa saja terjadi. Karena bibitnya sudah muncul ya di pilkada DKI yang kemudian menular ke daerah-daerah lain," tukasnya. (OL-4)